Rabu, April 17, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaNasionalDewan Pers: Media Massa Dilarang Menjadi Partisan Politik

Dewan Pers: Media Massa Dilarang Menjadi Partisan Politik

Peranan pers atau media massa sangat strategis. Namun, melihat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi dalam prosesnya nanti.

Hal tersebut disampaikan Hasyim saat menjadi pembicara halal bihalal sekaligus diskusi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bertajuk “Tantangan Pers Nasional di Tahun Politik Menuju Pemilu 2024”, yang digelar di Rumah Djan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2022).

“Dalam pandangan saya media ini strategis karena memproduksi berita. Berita itu kemudian yang dianggap oleh pembaca sebagai sebuah fakta,” ujar Hasyim.

Peran strategis media, lanjut Hasyim, juga karena kemampuan jurnalistik atau reporting insan pers dalam hal ini wartawan yang mampu memperoleh informasi dari para narasumber.

“Orang lain baru tahu setelah baca di media. Jadi penulisnya, jurnalisnya, itu sudah tau sebelum peristiwa itu diwujudkan,” ucapnya.

Maka dari itu, dalam konteks ini, Hasyim memandang tantangan pers ke depan dan termasuk dalam konteks kepemiluan adalah memproduksi berita yang dapat dipercaya masyarakat.

“Memproduksi berita itu adalah harus (bisa) dipercaya bahwa berita yang ditulis media itu (faktual). Dari situ akan bisa membangun kepercayaan pembaca terhadap media,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasyim berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu media bisa dipercaya atau tidak, maka bisa dilihat dari posisinya.

“Yaitu apakah posisinya sebagai media, aktor politik, atau sebagai aktor binsis. Nah ini masyarakat sudah bisa membaca dari lingkungan hubungan ekonomi politiknya media. apakah terafiliasi dengan parpol-parpol atau tidak,” tutup Hasyim.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra

Sementara, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan, media massa dilarang menjadi partisan politik selama proses Pemilu 2024.

“Kedekatan media dengan narasumber wajib dibatasi karena insan pers sejatinya adalah profesi yang independen dan berpihak pada fakta yang berguna bagi masyarakat,” kata Azyumardi.

Penting dijaga, jelas Azyumardi, untuk tidak memperlihatkan sikap yang terlalu partisan berpihak pada kekuatan atau figur politik tertentu, sesuai dengan prinsip dasar pers itu harus bersikap objektif.

Media partisan, lanjut Azyumardi, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memperbesar polarisasi di masyarakat akibat situasi politik.

“Apalagi dalam bidang politik yang bisa menimbulkan kegaduhan dan perpecahan dalam masyarakat kita,” tegasnya.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, pers bertanggungjawab mensosialisasikan tentang tata cara Pemilu 2024 dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak tersesat dalam narasi kabar bohong atau hoaks.

“Informasi melalui media siber ini sangat mudah diakses oleh pemilih pemula, oleh karena itu fungsi edukasi memberikan pemahaman yang benar mengenai proses politik, proses Pemilu, bagaimana memandang calon yang ada dan menentukan sikap itu fungsi yang sangat penting bagi pers,” terangnya.

Oleh sebab itu, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta pers untuk tidak mengeksploitasi konflik sosial yang muncul akibat perbedaan politik demi menghindari pemberitaan yang bisa memecah belah bangsa.

“Peran sangat penting pers kita menyebarkan dan mensosialisakian pemahanan demokrasi yang benar mengenai pemilu kita. Memelihara menjaga keutuhan sosial,” tutup Azyumardi Azra.***

*Berita terkait di laman kabariku.com

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments