JAKARTA, WartaPemilu – Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas (Politik Identitas) pada Pemilu serentak 2024).
“Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Selasa (14/6/2022).
Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok dengan menggunakan etnis, suku, budaya, agama atau identitas yang sama untuk mempromosikan kepentingan dan mendapatkan tujuan tertentu.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan patroli siber.
“Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi dan mengingatkan jika ada pihak yang menyebarkan konten negative,” jelas Irjen Dedi.
Adanya patroli siber untuk memperingatkan penyebar konten provokativ dan lainnya.
“Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang menyebar konten-konten provokatif dan lain-lain,” tuturnya.
Selain itu, Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para penggiat media sosial juga akan melakukan untuk sosialisasi dan melakukan kampanye.
“Polri bersama Kementerian Kominfo dan para penggiat media sosial untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan moderasi beragama, toleransi, dan menjaga kebhinekaan,” ucap Irjen Dedi.
Lebih lanjut Kadiv Humas Polri ini menyampaikan, kepolisian juga bakal mengaktifkan patroli siber bersama. Langkah ini untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.
“Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif,” ucapnya.
Sebelumnya, Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata. Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024.
Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022. Polri bekerja sama dengan TNI hingga Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengamanan ini.
“Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain,” katanya.
Selanjutnya, Dedi mengatakan Pemilu nanti tentu akan terdapat gangguan kamtibmas yang berbeda-beda. Pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi potensi gangguan itu.
“Tentunya setiap penahapan Pemilu yang nanti akan disampaikan oleh KPU memiliki potensi gangguan kamtibmas yang berbeda-beda atau eskalasinya tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras, cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan tersebut,” ujarnya.
Harapannya, tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar namun tetap meperhatikan prokes.
“Agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap memperhatikan prokes,” Kadiv Humas Polri menutup.***
Discussion about this post