Minggu, Mei 19, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaWartaSiaga 98 Nilai Ancaman Mega Soal Politik Dua Kaki Ditujukan Pada Jokowi

Siaga 98 Nilai Ancaman Mega Soal Politik Dua Kaki Ditujukan Pada Jokowi

KOORDINATOR SIAGA 98. Hasanuddin, koordinator Siaga 98 saat menutup acara kemah aktivis lintas generasi yang digelar di objek wisata Sundaj Campfire yang ada di wilayah perkebunan teh dayeuh Manggung, Cilawu akhir pekan lalu.

GARUT, WARTAPEMILU – Ancaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati bagi kader-kader partainya yang bermain dua kaki, tiga kaki akan dipecat dalam Rakernas PDIP, Selasa (21/06/2022) disebut sengaja disampaikan Megawati ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Kami memaknainya sebagai pesan politik yang ditujukan kepada Jokowi sebagai petugas partainya, bukan pada Ganjar Pranowo,” jelas Hasanuddin, koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Rabu (22/06/2022).

Hasan menyampaikan, jika memang pesan tersebut disampaikan Megawati untuk Jokowi, dirinya berharap Jokowi bisa menerima pesan tersebut secara positif dalam kapasitasnya sebagai Presiden, demi terciptanya stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

“Karena politik dua kaki yang dilakukan presiden, bisa berdampak adanya friksi politik baru,” jelasnya.

Perintah tegas Mega yang melarang politik dua kaki bagi kadernya ini, harus diikuti oleh Jokowi sebagai presiden dengan mengambil posisi yang netral dalam Pemilu 2024. Karena, ini penting demi menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024 agar berlangsung jujur, Adil tanpa kecurangan.

Hasan juga melihat, sikap tegas Megawati bagi para kader partainya terkait politik dua kaki hingga penentuan calon presiden dan calon wakil presiden yang sepenuhnya jadi hak ketua umum partai, bisa menguatkan peran partai politik dalam Pemilu yang beberapa bulan ini, didominasi oleh pernyataan relawan-relawan Jokowi.

“Parpol jangan gamang dan dikendalikan scenario politik dua dan tiga kaki itu,” tegasnya.

Terkait pernyataan Megawati soal system presidensial, menurut Hasan, pernyataan tersebut adalah sikap tegas dari PDIP yang mengingatkan bahwasanya, calon presiden dan calon wakil presiden itu, ditentukan oleh partai politik dalam pengusungannya. Meski, pada prosesnya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Pemilihan presiden langsung, mengakibatkan partai hanya dianggap pengusung semata, karena pilihan rakyat menjadi penentu, akibatnya parpol seringkali diabaikan,” katanya. (*)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments