JAKARTA, WartaPemilu – KPK menggelar program politik cerdas berintegritas, seluruh partai politik (parpol) diundang KPK untuk mengikuti program antirasuah itu. Kali ini pembekalan antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (30/6/2022).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE., saat memberikan materi dihadapan Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta dan jajarannya menyampaikan, Kualitas infrastruktur di Indonesia disebut dalam kondisi sangat jelek akibat banyaknya praktik-praktik korupsi dalam proses tender hingga pelaksanaannya
“Berdasarkan perkara yang sudah ditangani KPK, banyak permintaan bahkan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak proses tender, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek,” kata Alex.
Alex membeberkan, Jika suatu proyek kegiatan nilainya 100 di dalam kontrak, itu dipotong pajak Ppn 10 persen. Kemudian fee taruh 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal.
“Kemudian permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan sebagainya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang. Jadi kalau masuk ke proyek itu nilainya 60 katanya sudah bagus banget, rata-rata ya cuma 50,” ujar Alex.
Akibatnya, lanjut Alex, kualitas infrastuktur di daerah-daerah pun menjadi sangat buruk.
“Bapak ibu juga yang berasal dari daerah pasti sudah paham, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek,” tegas Alex.
Alex yang pernah menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selam 20 tahun ini mengaku prihatin atas proyek infrastruktur yang tidak sesuai harapan.
“Proyek yang katanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, baru tiga bulan dilaksanakan kami periksa di lapangan sudah enggak karu-karuan,” kritiknya.
Buruknya kualitas infrastruktur di Tanah Air ini juga dipastikan akan berdampak besar pada perekonomian dalam negeri.
“Jadi, hal-hal seperti itu bapak ibu sekalian, sangat-sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kalau infrastrukturnya tidak baik, dampaknya luas, ekonomi masyarakat pasti terganggu,” tutup Alex.
Dalam pembekalan antikorupsi ini, Ketum Hanura menandatangani deklarasi bersama integritas partai politik. Hal ini merupakan tindak lanjut dari executive briefing yang digelar KPK dengan sejumlah pimpinan partai beberapa waktu lalu.
Disebutkan, Hanura merupakan partai ketujuh yang mengikuti pembekalan antikorupsi. Sebelumnya, pembekalan antikorupsi ini sudah diikuti PAN, PBB, Partai Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar.
Penyampaian materi meliputi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Termasuk, pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan dibeberkan para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Diketahui, Partai Hanura pada perhelatan Pemilu 2019 meraup suara nasional sebesar 2.161.507 atau setara dengan 1,54 persen. Dari hasil tersebut, Hanura belum berkesempatan duduk di parlemen karena tak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.(*)
