WartaPemilu – Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan DR. (HC) Puan Maharani berencana melakukan pertemuan akhir pekan ini di Hambalang Bogor sebagaimana disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Pertemuan ini strategis sifatnya, sebab Kedua Tokoh Nasional ini adalah Petinggi 2 partai Politik besar yang memenangi Pemilu 2019, dan memiliki peran besar di kedua kekuasaan tinggi negara, baik legislatif maupun eksekutif, dan tentu saja posisi keduanya akan berpengaruh pada kebijakan dan eskalasi politik nasional kedepan.
Oleh sebab itu kami (SIAGA ’98/Simpul Aktivis Angkatan 98) merasa perlu menyampaikan pesan untuk pertemuan tersebut, yaitu;
Pertama, Agar kedua Tokoh Nasional ini dapat mencermati dan mengantisipasi dampak geopolitik internasional, yang dipengaruhi oleh Perang Rusia-Ukraina dan Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok/Cina, yang tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga pada posisi Indonesia dan pertahanan nasional;
Kami percaya bahwa keterhubungan antara Militer-Nasionalisme yang kuat dapat menghadapi krisis global ini, sekarang dan kedepan;
Kedua, mendorong pencabutan status Bencana Nasional Kesehatan yang diakibatkan Covid-19 karena secara faktual sudah berakhir, dan antisipasi terhadap hal ini diserahkan ke daerah masing-masing sesuai tingkatan kedaruratannya.
Hal ini penting, agar Bencana Nasional ini tidak dipolitisasi dan digunakan sebagai alat politik perpanjangan periodesasi jabatan presiden dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana disampaikan oleh beberapa partai politik dan pihak lainnya;
Ketiga, memastikan tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode, karena akan menimbulkan ketidakpastian politik dan mengkhianati Reformasi 98 tentang pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode untuk mengakhiri kekuasaan yang anti demokrasi;
Keempat, Mendorong Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengungkap dan mengumumkan secara terbuka hal berkaitan dengan keberadaan Konsorsium 303, karena berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas penegak hukum.
Dalam hal pengungkapan secara berintegritas, diperlukan suatu tim khusus yang memiliki kredibilitas dan profesional, tentu perlu di ikutsertakan ASN Polri, Novel Baswedan dkk.
Kelima, segera merumuskan upaya mengakhiri Hutang Luar Negeri Indonesia dan memastikan ekonomi nasional bertumpu pada gotong royong nasional dan bersumber pada potensi nasional.
Keenam, segera mengkaji hubungan kementerian BUMN dan Entitas BUMN, agar tidak terjadi pemanfaatan BUMN oleh Kementerian BUMN untuk tujuan lain diluar kepentingan memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
Ketujuh, mendorong pemilu 2024 berlangsung Jujur dan memastikan tidak ada praktek curang dalam pelaksanaannya.
Kedelapan, memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, perangkat desa masih berstatus bukan Aparatur Sipil Nasional (ASN).
Ini penting, agar pembangunan dan pengelolaan dana desa dapat bersinergi dengan status perangkat desa sebagai bagian dari aparatur negara.(*)
Jakarta, 2 September 2022
HASANUDDIN
Koordinator SIAGA 98
