Yulian Gunhar: 3 Sesat Pikir Kementerian BUMN Soal Bagi-Bagi Kompor Listrik

WartaPemilu – Anggota Komisi VII DPR RI, H. Yulian Gunhar, S.H., M.H., menolak rencana Kementerian BUMN menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik secara gratis kepada masyarakat.

“Sangat mengagetkan!”. Demikian ditulis di akun Instagram @gunharpaduka, dikutip Kamis (8/9/2022).

Pemerintah menaikan harga BBM untuk efesiensi namun disisi lain, menurut politisi PDI Perjuangan ini, rencana program bagi-bagi kompor listrik akan menjadi masalah. 

“Disatu sisi pemerintah menaikan harga BBM demi alasan melakukan efisiensi, namun disisi lain malah “menghamburkan” uang yang tidak sedikit pada program bagi-bagi kompor listrik,” katanya.

Yulian menyebut, Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum mengeksekusi program tersebut.

Pertama, pasokan Domestic market Obligation (DMO) batubara yang belum terpenuhi bagi PLN . Dengan kondisi demikian , maka setiap saat Indonesia bisa terancam krisis listrik.

“Sehingga penggunaan kompor listrik tersebut , belum begitu aman dari ancaman krisis listrik,” ujarnya.

Kedua, kompor listrik bukan solusi jangka panjang.

“Lebih baik pemerintah fokus mengembangkan Dimethy Ether (DME) yang pernah dibahas komisi VII dengan PT BA sebelumnya, sebagai alternatif subtitusi atau pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk memenuhi energi rumah tangga,” tuturnya.

Menurutnya, Langkah ini lebih strategis untuk menekan impor LPG (elpiji) dan membantu anggaran negara dalam mengurangi subdisi terhadap LPG.

Ketiga, program kompor listrik berpotensi membebani masyarakat kurang mampu.

Yulian menjelaskan, Khususnya pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA, karena setelah beralih kepada kompor listrik, otomatis tagihan listrik rumah tangga berpotensi naik. Mereka juga harus migrasi ke daya listrik lebih besar.

Dengan potensi memberatkan itu, katanya, jangan sampai kompor listrik yang dibagikan kepada masyarakat tidak mampu, malah tidak digunakan.

“Ujung-ujungnya hanya buang-buang anggaran saja. Pemerintah harusnya fokus pada pokok persoalan,” tukasnya.

Yulian menegaskan, Anggaran bagi-bagi kompor listrik sebesar Rp.5 Triliun yang setara dengan anggaran Kementerian ESDM selama satu tahun itu.

“Lebih baik dialihkan untuk program yang lebih strategis. Bukan sekedar program untuk mendompleng popularitas tapi kering substansi,” tandasnya.(*)

BACA juga berita menarik lainnya KLIK disini