Jakarta, WartaPemilu – Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Anies-Riza) akan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 nanti, dan akan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Hal ini menjadi tantangan ditengah upaya DKI Jakarta bangkit dari pandemi Covid-19. Dimana Pejabat Gubernur akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang.
Untuk membantu memetakan dan menjawab tantangan tersebut, Pusat Data Bersatu (PDB) melakukan wawancara melalui telepon (telepolling) kepada masyarakat DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022, lalu.
Margin of error pada telepolling ini diharapkan sekitar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan di 5 kota di DKI Jakarta:
• Jakarta Pusat : 10%
• Jakarta Selatan : 23%
• Jakarta Barat : 24%
• Jakarta Timur : 28%
• Jakarta Utara : 15%
PDB memaparkannya dalam acara ‘Diskusi dan Press Release Hasil Suevey PDB’ dihadiri oleh: Dr. Priyo Budi Santoso, M.AP., Pendiri Pridem Center, Wkl Ketua DPR RI 2009-2014; Dr. Agus Herta Sumarto, Pengamat Ekonomi INDEF; dan Syarifudin, M.Si., Peneliti PDB.
Pendiri PDB Syarifuddin mengatakan, Pj. Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.
“Kondusivitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj. Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusivitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik,” kata Syarifuddin saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta. Kamis (29/9/2022).
PDB melakukan Telepolling dengan metode ‘Proportionate Snowball Sampling’ menggunakan telepon genggam kepada 400 orang tepilih di semua kota di DKI Jakarta.
Hasil survei PDB menyimpulkan bahwa mayoritas warga DKI Jakarta menghendaki sosok Penjabat (Pj) Gubernur yang mengayomi, tidak berpihak pada suatu kelompok politik dan diterima semua kalangan masyarakat.
“Terkait dengan preferensi calon Pj. Gubenur DKI Jakarta, mayoritas responden cenderung membutuhkan sosok Pj. Gubernur yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat,” jelasnya.
Pj. Gubernur pengganti Anies-Riza nanti harus memastikan kondisivitas politik Jakarta dengan mengakhiri polarisasi masyarakat di DKI Jakarta sehingga dapat memastikan ekonomi DKI Jakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali.
“Sebanyak 53,35% responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan,” sebut Syarifuddin.
Selain itu responden juga berharap, Pj. Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta.
“Sebanyak 65,9% responden berharap Pj. Gubernur nanti mampu membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional sehingga mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat,” paparnya.
Terkait tingkat kepuasan, mayoritas masyarakat (83,8%) merasa puas terhadap kinerja Anies-Riza terutama dalam hal Pembangunan Infrastruktur (37,5%), Tata Kelola Perkotaan (20,3%), dan Layanan Transportasi Umum (11,3%).
Ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan yaitu pembangunan infrastruktur transportasi umum menjadi hal yang utama seperti penambahan koridor Transjakarta dan pembangunan serta perbaikan berbagai halte Transjakarta.
Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang menjadi warisan dan harus diselesaikan oleh penerusnya yaitu masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
“Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi pada peringatan 77 tahun Kemerdekaan NKRI yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat,” Pusat Data Bersatu (PDB) memungkas.(*)
BACA juga berita menarik lainnya di Kabariku.com ‘Aktif Memberi Kabar’
