Minggu, April 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaWartaKordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia, Bandot DM: Nasib Anies di Tangan Heru

Kordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia, Bandot DM: Nasib Anies di Tangan Heru

WartaPemilu – Heru Budi Hartono resmi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang telah berakhir masa jabatannya. Pelantikan Heru dilakukan, Senin (17/10/2022) di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Mendagri Tito Karnavian memimpin langsung pelantikan tersebut.

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta. Penunjukan dilakukan setelah mempertimbangkan usulan DPRD DKI Jakarta dan Kemendagri.

Kordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI), Bandot DM mengatakan, Heru akan menjabat selama setahun dan bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya. Selama itu, ia juga tetap akan berposisi sebagai Kasetpres.

Menurut Bandot, Posisi Heru tergolong menarik, sebab baru dilantik sudah dipersepsikan akan menjadi antitesa bagi Anies.

“Tidak sepenuhnya salah, sebab pagi-pagi setelah dilantik Heru sudah menghadirkan “Cita Rasa BTP” di Balaikota Jakarta dengan mehadirkan kembali ruang pengaduan yang menjadi trademark Basuki Tjahaja Purnama (BTP) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta,” kata Bandot. Selasa (18/10/2022).

Bandot menyebut, Meskipun Anies Baswedan telah mengalahkan BTP pada Pilkada 2017 yang menjadikannya GUbernur DKI 2017-2022, namun di level pendukung masing-masing pertempuran seolah tak pernah usai. Serangkaian isyu, baik rasional maupun irasional, kerap menjadi alasan dua kelompok ini berseteru, terutama di media sosial.

“Lima tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur, selama itu pula lah pendukung BTP konsisten menjadi oposisi yang kritis, bahkan sebagian ada yang ultra kritis hingga cenderung nyinyir,” ujarnya.

Koordinator Forum DKI, Bandot DM memandang penunjukan Heru sebagai Pj Gubernur DKI akan berdampak langsung terhadap nasib karier politik Anies pasca lengser.

“Di tahun pertama tugasnya (sesuai keppres), dia akan melakukan evalauasi dan revaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan dan dianggarkan,” jelasnya.

“Sebagai orang yang ditunjuk presiden, maka tugas utama Heru ada revaluasi APBD. Bayang-bayang krisis dan upaya bangkit pasca pandemi, mestinya akan ditindaklanjuti oleh Heru dengan kebijakan pengetatan ikat pinggang. Ini berarti dia akan mulai memilih dan memilah program mana yang layak diteruskan dan mana yang akan dihentikan,” ujar Bandot.

Hal ini tergolong urgen sebab, dalam APBD 2022 yang masih berjalan, tampaknya DKI belum menjadikan krisis sebagai pertimbangaan dalam menyusun anggaran.

Namun, revaluasi dan evaluasi APBD ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap upaya Anies meniti karier sebagai Calon Presiden. Setidaknya, sudah ada Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres). Kebijakan Heru terhadap kegiatan Pemda DKI Jakarta akan menempatkan nasib Anies di tangan Heru.

Lebih jauh Bandot memaparkan, Sepanjang administrasi Anies terdapat sejumlah temuan BPK yang mengarah pada kelebihan bayar. Sejauh ini, belum dijelaskan ke publik apakah sudah ada tindak lanjut dari temuan tersebut.

Pihak Anies Baswedan selalu menjawab bahwa BPK telah menerbitkan laporan WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dalam audit rutin.
Batu sandungan terbesar dan terberat bagi Anies Baswedan tentunya adalah Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Formula E yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kabarnya masih kekurangan alat bukti dalam gelar perkara yang digelar awal bulan lalu.

“Apakah Heru akan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK? Tentunya hal ini akan memudahkan kerja KPK, sehingga kesimpulan kasus ini akan cepat dicapai. Apakah akan dihentikan atau ditingkatkan ke penyidikan,” katanya.

Jika Heru memutuskan tidak melanjutkan program Formula E, Bandot meandaskan, nasib Anies diujung tanduk.

“Tetapi, nasib Anies akan benar-benar diujung tanduk seandainya Heru memutuskan untuk tidak melanjutkan program Formula E seri berikutnya tahun 2023-2024. Jika ini terjadi, maka biaya komitmen yang telah dibayarkan harus dikembalikan atau akan menjadi kerugian negara yang nyata,” tandasnya.(*)

BACA juga berita menarik lainnya di Kabariku.com ‘Aktif Memberi Kabar’

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments