Senin, Mei 20, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaNasionalBPKP dan KPK Didesak Periksa Potensi Kerugian Negara Akibat Swastanisasi PAM Jaya...

BPKP dan KPK Didesak Periksa Potensi Kerugian Negara Akibat Swastanisasi PAM Jaya Jilid 2

Jakarta, WartaPemilu Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sistem Air Minum antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia. 

Uchok meyakini adanya praktek monopoli air bahkan mengakibatkan kerugian negara dari adanya swastanisasi air Jakarta jilid 2 yang terkesan tergesa-gesa, sembunyi-sembunyi dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat.

“Informasi yang kami terima, akibat dari kerjasama pemanfaatan aset eksisting dan penyediaan aset baru (bundling) tersebut, PAM Jaya akan menderita kebocoran air (NRW) pada jaringan eksisting yang lebih tinggi dari NRW saat ini. Selain itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai 44,7 Triliun,” terang Uchok kepada awak media, Kamis (20/10/2022).

Sehingga, menurut Uchok, untuk menutupi kerugian tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu, menetapkan kenaikan tarif sebesar Rp 18.607 per m3 atau naik 150% dari tarif rata-rata PAM Jaya saat ini.

“Bukti nyata imbas dari kerjasama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia adalah terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 779 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif sebesar Rp 18.607 per m3 yang dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan CBA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar membatalkan MoU pengelolaan sistem air minum antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia yang penandatanganannya direstui langsung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Direkur LBH Jakarta, Arif maulana menuturkan, kebijakan yang dilakukan oleh Anies tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Ia menilai Anies telah bertindak inkonsisten atas penghentian swastanisasi air di Jakarta.

“Ironis, Anies Baswedan di ujung masa jabatannya melakukan langkah memalukan dengan menjilat ludah sendiri, ingkar janji padahal sebelumnya Anies menyatakan akan menghentikan swastanisasi air di Jakarta,” tegasnya, Selasa (18/10/2022).

BACA juga ‘LBH Jakarta Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Batalkan Swastanisasi Air PAM Jaya Secara Terselubung oleh Anies’

Sebagaimana diketahui, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Bundling tersebut telah dilaksanakan pada Jumat 14 Oktober 2022 di Ruang Pola Balaikota Pemprov DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.

PT Moya Indonesia sendiri merupakan Pemenang Lelang Proyek Kerjasama selama 25 tahun kedepan yang telah diumumkan PAM Jaya melalui Surat Nomor 1954/-072.1 tertanggal 10 Oktober 2022 yang tidak lain merupakan Pemrakarsa (inisiator) Proyek Kerjasama sekaligus merupakan perusahaan yang masih terafiliasi dengan Aetra Air Jakarta pengelola/kontraktor eksisting saat ini.(*)

BACA juga berita menarik lainnya di Kabariku.com ‘Aktif Memberi Kabar’

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments