Algoritma Catat Kepuasan Kinerja Jokowi-Maruf Tinggi Tapi 76,9 Persen Tidak Setuju Tunda Pemilu

Jakarta, WartaPemilu – Kurang lebih satu tahun menjelang Pemilu 2024, kondisi politik semakin dinamis, 2023 akan menjadi tahun penting dimana proses tahapan Pemilu akan berlangsung. Konsolidasi politik akan semakin intens menuju perhelatan politik lima tahunan: Pemilu 2024.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama 3 tahun terakhir dicatat puas.

Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.

Konklusi tersebut tercatat dalam hasil survei terbaru Alogaritma Research and Consulting antara 19-30 Desember 2022, dengan melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di seluruh provinsi di Indonesia.

Direktur Riset dan Program Alogaritma Research and Consuting, Fajar Nursahid menjelaskan, secara umum kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di periode kedua ini tercatat diatas 50 persen.

“Sebanyak 61,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf selama 3 tahun terakhir,” ujar Fajar dalam acara rilis survei Alogaritma Research and Consulting di Tamarin Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Sementara sisanya, disebutkan Fajar, ada sebanyak 24,0 persen menjawab biasa saja untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

“Adapun sebanyak 12,1 persen (publik yang menjadi responden) merasa tidak puas,” sambungnya membeberkan.

Namun jika dirinci, Fajar mengurai bahwa program pemeritahan Jokowi-Maruf yang dinilai berhasil oleh publik hanya soal pembangunan infrastruktur.

Sementara, program perekonomian seperti KUR dan pengembangan UMKM dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.

“Pembangunan infrastruktur 38,2 persen dianggap berhasil. Tapi program perekonomian (KUR dan UMKM) dianggap gagal oleh 13 persen responden,” urai Fajar.

Responden yang menyatakan puas, kata Fajar, dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, seperti menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pendidikan, dan penyediaan infrastruktur meraih tingkat kepuasan masyarakat di atas 70 persen.

“Ada beberapa sektor atau bidang yang secara kepuasan itu paling rendah dan paling buruk, misalnya yang paling buruk adalah pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Kaitannya dengan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf itu, Alogaritma mencatat adanya penolakan yang cukup tinggi dari publik terhadap realisasi wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Ada sebanyak 76,9 persen publik tidak setuju dengan penundaan pemilu, sementara yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden adalah 65,8 persen,” demikian Fajar menambahkan.

Survei Alogaritma Research and Consuting ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 3 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator.(*)

BACA dan Ikuti Berita Menarik ‘Aktif Memberi Kabar’ Kabariku.com