Kamis, September 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaNasionalSurvey Penilaian Integritas KPK Skor KPU 73,24 Diatas Rerata Nilai Nasional

Survey Penilaian Integritas KPK Skor KPU 73,24 Diatas Rerata Nilai Nasional

Jakarta, WartaPemilu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022.

Hasilnya, dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98 Kementerian/Lembaga, dan 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun ini berada diangka 71,94.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan pengukuran SPI penting karena merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

SPI menjadi alat ukur untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Syarat utamanya adalah tidak boleh ada korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya integritas. Korupsi tidak akan terjadi kalau kita sama-sama bergerak maju membangun integritas,” ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Minggu (30/4/2023).

Firli berharap, skor SPI tahun 2022 tidak hanya sekadar angka. Jauh lebih penting adalah semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menjadikannya sebagai acuan perbaikan dari rekomendasi yang telah disampaikan KPK.

“Perubahan itu perlu dilakukan supaya terciptanya perbaikan sistem dan tata kelola yang berdampak luas bagi masyarakat,” kata dia.

Berdasarkan data KPK yang dirangkum dalam sebuah buku berjudul “Booklet Hasil SPI 2022” yang dibagikan dalam acara peluncuran hasil SPI 2022 yang diselenggarakan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Skor KPU pada SPI 2022 sebesar 73,24 diatas indeks integritas nasional yang berada diangka 71,94.

Namun demikian skor tersebut mengalami penurunan dibanding skor SPI 2021 dengan skor 77,69.

Sementara skor SPI 2022 untuk Bawaslu sebesar 78,14 yang juga mengalami penurunan dibanding SPI 2021 dengan skor 79,85.

Sementara lembaga penyelenggara Pemilu lainnya, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak turut mengikuti SPI 2022 ini.

Adapun indeks SPI terbaik kategori kementerian didapat oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,48. Sementara kategori lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan skor 87,28. Kemudian kategori pemerintah provinsi (pemprov) diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82.

Selanjutnya kategori pemerintah kota diraih oleh Kota Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemerintah kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan skor 83,33.

Dari hasil SPI ini, KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Diantaranya;

Pertama, meminimalisir risiko perdagangan pengaruh dengan peraturan dan implementasi penanganan benturan kepentingan;

Kedua, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal dalam mendeteksi korupsi, dan ketiga optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

“Keempat sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi berkala dan berkelanjutan, kelima pengembangan dan penguatan efektivitas sistem pencegahan berbasiskan IT, keenam pengembangan sistem pengaduan yang melindungi pelapor,” kata Firli.

Pada tahun 2022, SPI melibatkan total responden mencapai 392.785 orang dengan rincian, responden internal sebanyak 222.470 orang, eksper 8.160 orang, dan eksternal sebanyak 162.155 orang. Adapun responden minimal dalam satu lembaga ialah 30 orang dan maksimal 2.554 orang.

Survei ini mengkombinasikan survei online dan tatap muka. Metode pertama ialah secara daring melalui WhatsApp blast dan email blast kepada responden terpilih. Kedua, melalui Computer Assisted Personal (CAPI) di 181 Pemerintah Daerah.(*)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments