Jakarta, WartaPemilu – Saat ini Indonesia tengah menyambut Pemilu Serentak 2024. Pengawalan Pemilu khususnya pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu.
Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi, dan karenanya perlu pengawalan ketat. Terkait hal itu, ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat) menggelar deklarasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi.
Deklrasi digelar di Jakarta pada Jumat 14 Juli 2023. Hadir dalam kesempatan itu beberapa pentolan ALDERA, diantaranya Teddy Wibisana dan Dr. Valentina Sagala, SE., SH., MH., yang sekaligus menjadi narahubung.
Dalam rilisnya, ALDERA menjelaskan alasan pihaknya menggelar deklrasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi.
Dijelaskannya, KPU tidak dapat dengan cepat dan akurat mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu. Demikian juga Bawaslu, tidak mengumumkan hasil penghitungan suara, yang semestinya dapat dilakukan.
ALDERA melanjutkan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara
Kemudian KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara
Sementara KPU RI menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon (Presiden/Wakil Presiden), perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara.
ALDERA menegaskan, semakin lama proses penghitungan suara, semakin besar risiko kecurangan. Padahal, hasil Pemilu sudah bisa diketahui di setiap TPS hari itu juga, atau setidaknya H+1. Semua TPS sudah memiliki hasil Pemilu.
“Kami, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, memandang pengawasan yang akurat dan cepat sangat diperlukan guna mendorong tidak adanya risiko kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu,” jelasnya.
Menurut ALDERA, penghitungan suara semestinya bisa dilaksanakan dengan akurat dan cepat, dengan mendayagunakan sumber daya terbaik bangsa, dan segera diumumkan kepada rakyat. Sistem teknologi informasi seharusnya dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan suara Pemilu.
“Untuk itu, kami, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, menyediakan satu sistem pengumpulan, verifikasi dan input, rekapitulasi, dan perilisan (publish) ke website (jagatps.id) hasil rekapitulasi suara Pemilu, berbasis teknologi informasi,” jelasnya.
“Kami meyakini kerja menjaga demokrasi adalah kerja ideologis, yang dikerjakan dengan gotongroyong, kerja kolosal, dan kerja kolaborasi. Karenanya pada hari ini, 14 Juli 2023, kami mengajak semua pihak yang hendak memperjuangkan Pemilu 2024 luber jurdil dan berintegritas, untuk berkolaborasi mengawal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. DALAM WAKTU SECEPAT-CEPATNYA 4 (EMPAT) HARI DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI SETELAH HARI PEMUNGUTAN SUARA, KAMI OPTIMIS, KAMI DAPAT
MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024,” tegas ALDERA lagi.
Mengenal ALDERA
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi merupakan aliansi rakyat menjaga demokrasi dengan mengawal Pemilu. Aliansi ini diinisiasi oleh ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat), sebuah organisasi beranggotakan laki-laki dan perempuan, yang militan, dengan satu tujuan: memperjuangkan demokrasi.
Sejak awal dekade 1990-an, ALDERA memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan atas rezim Orde Baru. Pilihan bergerak bersama rakyat yang dimulai dengan membangun gerakan melawan kesewenang-wenangan, pada puncaknya adalah aksi menjatuhkan Soeharto, mengantar Indonesia memasuki babak baru: Reformasi Mei 1998.
Dalam rangka memperingati momentum 25 Tahun Reformasi, ALDERA melakukan berbagai kegiatan, mulai dari menerbitkan buku “ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999”.
Terbitnya buku ALDERA sangat relevan dengan situasi Indonesia, di tengah kancah politik yang “mengancam” demokrasi. Elit politik bermanuver dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode, dan/atau penundaan Pemilu.
Menjawab situasi politik tersebut, ALDERA menggunakan buku ini untuk kembali membangun semangat Reformasi: memperjuangkan demokrasi dan kembali ke rel konstitusi UUD NRI 1945.
ALDERA mengadakan Kuliah Umum dan Bedah Buku di 36 kampus di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan puncaknya adalah: Jalan Sehat 25 Tahun Reformasi-Reformasi Memanggil, yang diikuti oleh 25 ribu peserta pada Minggu, 21 Mei 2023, di Gedung DPR/MPR. Momen Jalan Sehat 25 Tahun Reformasi Memanggil merupakan momentum memanggil para pejuang demokrasi untuk kembali menjaga demokrasi, menjaga konstitusi UUD NRI 1945.(*)
