test
Senin, Mei 27, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaPilkadaMendagri Tito Karnavian Serahkan DP4 kepada KPU untuk Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian Serahkan DP4 kepada KPU untuk Pilkada Serentak 2024

Jakarta, WartaPemilu Data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi basis data untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Data penting itu diserahkan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Penyerahan dilakukan Tito secara simbolis kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024) lalu.

Mendagri Tito menjelaskan, DP4 Pilkada Serentak 2024 yang diserahkan Kemendagri berjumlah 207.110.768 jiwa.

“Terdiri dari laki-laki 103.228.748 jiwa dan perempuan 103.882.020 jiwa. Jadi lebih banyak yang perempuan sedikit,” urai Tito usai acara.

Tito menyebutkan, data DP4 Pilkada 2024 yang diserahkan kepada KPU ini merupakan hasil pencatatan per 27 November 2024.

“Data ini diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan mengeluarkan penduduk yang meninggal dunia, penduduk yang pindah domisili dan menambahkan hasil perekaman KTP-el pemilih pemula sampai dengan April 2024,” jelas Mendagri.

Mantan Kapolri itu menambahkan, dinamika data kependudukan saat ini sangat dinamis karena ada penerbitan akta kematian per bulan selama 2023 sebanyak 165.758 jiwa.

Kemudian, ia juga mengungkapkan rata-rata peristiwa pindah datang per bulan selama tahun 2023 sejumlah 676.856 jiwa.

“Serta adanya perubahan pekerjaan TNI/Polri,” kata Tito.

Oleh karena itu, Tito meminta kepada KPU RI dan jajarannya untuk terus berkomunikasi dengan pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Akan divalidasi oleh teman-teman di daerah apakah orangnya benar ada, kemudian sudah pindah atau tidak, apakah sudah jadi TNI/Polri. Nanti akan divalidasi KPU daerah. Basis datanya ini (DP4),” jelas Tito.

Ditambahkan oleh Tito, data DP4 yang menjadi basis data untuk penyusunan daftar pemilih ada yang sifatnya mesti dilindungi. Sehingga, dia berpesan kepada KPU agar menjaga dengan baik kerahasiaan data yang dikecualikan untuk dipublikasi.

“Ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran. Oleh karena itu, sistem keamanan terutama cyber security-nya harus dijaga. Tentu akan mendapat dukungan dari BSSN, dan Tim Cyber Polri,” ungkapnya.

“Apalagi kalau data ini sudah diserahkan ke partai politik. Fitur-fitur yg perlu dilindungi harus dilindungi,” demikian Tito menambahkan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sedikit menambahkan, data ini terus diperbarui oleh Ditjen Dukcapil melalui aplikasi Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan (m-SINK) melalui pencatatan proses lahir, mati, pindah dan datang serta kawin, cerai (Lampidkacer).(*)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments