Senin, Mei 20, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Anggota Bawaslu Totok Hariyono Menjelaskan Syarat Mantan Narapidana Nyalon DPD

0

WartaPemilu – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan syarat bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Hal itu disampaikan Totok Hariyono Rapat dalam Koordinasi Nasional Strategi dan Mekanisme Pengawasan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD dan Pemutakhiran DPT Pemilu 2024 di Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).

Dalam kesempatan itu Totok meminta pengawas pemilu untuk fokus mengawasi pencalonan perseorangan bakal calon anggota DPD, terutama calon-calon mantan terpidana agar tidak menjadi masalah ke depannya.

“Kita harus tetap fokus terutama jika mengamati calon-calon (DPD) yang terkena perkara pidana. (Kalau tidak fokus) nanti muncul ternyata mereka (calon DPD) mantan narapidana,” kata Totok dikutip dari laman bawaslu.go.id.

Totok menjelaskan, syarat mengenai mantan narapidana yang mencalon anggota DPD ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023.

Dalam putusan tersebut, lanjut totok, MK mengatur beberapa syarat sehingga orang yang berstatus mantan narapidana boleh mencalonkan diri mejadi anggota DPD, di antaranya:

– Apabila sudah terpenuhi secara administrasi

– Sudah diumumkan terbuka status mantan narapidananya

– Sudah melewati jeda lima tahun.

Terkait saran perbaikan yang biasanya juga disampaikan dalam proses verifikasi administrasi atau verifikasi faktual, Totok nilai semakin banyak saran perbaikan maka semakin baik bagi Bawaslu.

Totok yang juga Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu RI ini juga meminta para pengawas pemilu untuk jeli dalam mengisi forum pengawasan (Form A1).

Ia menandaskan, Form A1 sangat penting bagi Bawaslu apabila nanti ada permohonan laporan pelanggaran administrasi atau sengketa.

“Coklit (pencocokan dan penelitian) jangan lupa sampai tanggal 14 Maret. DPT juga menjadi atensi presiden, kalau sudah begitu kita harus lebih jeli lagi coklitnya,” katanya.***

Kopdar dan Deklarasi Pemuda Keadilan Garut Usung dr. Helmi Budiman sebagai Calon Bupati Garut di Pilkada 2024

dr Helmi Budiman “be the one, be the winner

Garut, WartaPemilu Pemuda Keadilan Kabupaten Garut di 42 Kecamatan resmi mendeklarasikan dukungan kepada dr. Helmi Budiman sebagai calon Bupati Garut, pada Pilkada 2024 Periode 2024-2029.

Acara deklarasi tersebut digelar bersamaan dengan rangkaian kegiatan halal bi halal yang dikemas dalam tema KOPDAR (Kopi Darat) Sambil NOBAR (Nongkrong Bareng) di Jalan Pembangunan, Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Minggu (19/5/2024).

Bidang Kepemudaan DPD PKS Garut, Wildan Nurfahmi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang turut hadir, diantaranya dari 42 Kecamatan Gema Keadilan & Gema Pertiwi, PKS Muda & Garuda Keadilan, serta sayap partai lainya.

Wildan menjelaskan, keputusan mendukung dr Helmi Budiman sebagai calon Bupati Garut adalah hasil pertimbangan matang atas prestasi dan komitmen yang telah ditunjukkan dr Helmi Budiman sebagai Wakil Bupati Garut selama 2 periode, selama ini.

“dr Helmi budiman adalah kader terbaik yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin berkualitas dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia memiliki pengalaman sebagai Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Garut, pernah menjabat Wakil Bupati serta berbagai jabatan lainnya,” terang Wildan.

dr. Helmi budiman, menurutnya, dinilai memiliki rekam jejak yang solid dalam memimpin dan mengelola daerah. Hal ini menjadi bukti nyata kemampuan dan dedikasi dr Helmi budiman dalam memajukan daerahnya.

“Meskipun belum ada keputusan final mengenai pasangan dr. Helmi Budiman dalam Pilkada Garut pada Agustus 2024 nanti, beberapa figur potensial seperti kader terbaik dari setiap partai dan yang lainya sedang dalam tahap pertimbangan,” jelasnya.

Wildan menyebut, keputusan ini akan melalui proses kajian yang teliti untuk memastikan bahwa pasangan tersebut dapat bekerja secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan Garut yang lebih baik.

Acara tersebut di hadiri langsung oleh ketua DPD PKS, dr Helmi Budiman dan anggota DPD RI K.H. AMANG SYAFRUDIN, Lc., M.M., dalam kehadirannya langsung memberikan arahan serta taujih amanat terhadap pemuda untuk ikut sumbangsih dalam kontestasi Pilkada serta Pemilihan Gubernur Jabar, nanti.

Sementara itu, Ketua DPD Gema Keadilan Kabupaten Garut Yusup Musyaffa, Lc., MH., menyampaikan bahwa tujuan KOPDAR Sambil NGOBAR ini adalah untuk
Silaturahmi kepemudaan pasca bulan Ramadhann.

“Sebagai OKP sayap partai kepemudaan kita memerlukan ide gagasan kepemudaan untuk disampaikan kepada calon Bupati Garut dari PKS, ataupun Calon Bupati dari manapun itu,” ucapnya.

Adapun beberapa rekomendasi nama dari setiap kecamatan, Yusup Musyaffa menjelaskan, dari 42 kecamatan sebagai OKP sayap partai nantinya akan disampaikan kepada partai.

“Nama yang direkomendasikan untuk calon pendamping dr. Helmi Budiman akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Acara tersebut dilaksanakan dari jam 12.00-15.00 WIB, dilanjut dengan diskusi panel sayap partai pada pukul 15.00-17.40 WIB dengan Tema NGABASO (Ngawangkong Pamuda Ngabahas Soal Pilkada Garut 2024) yang dihadiri oleh sayap partai PSI, BMI, BM PAN,AMPG, KIM-PG, BPPK & AMK serta OKP KAMMI, IMM, PUI, HIMA PERSIS, dan HIMI PERSIS.

Dalam agenda tersebut menghasilkan gagasan, harapan ide bersama tentunya yang layak sebagai Bupati Garut.

Riana Abdul Azis, M.Pd., MCE., selaku anggota Team Satgas bidang Pemuda dan Milenial menambahkan, dalam waktu dekat Pemuda Keadilan dan Relawan BADAMI akan melaksanakan diskusi publik yang mengundang para calon Bupati Garut.

“Dalam acara diskusi publik nanti, semua calon diperkenankan untuk menyampaikan gagasanya untuk layak sebagai Bupati Garut dan insyallah setiap bulan akan mengundang 2-3 Calon,” ucap Riana Abdul Azis.

Untuk diketahui, diskusi publik ini akan di saksikakan oleh masyarakat Kabupaten Garut dengan mengundang OKP Garut, sayap partai serta tokoh tokoh pemuda dan yang lainya.

Berikut selengkapnya isi “Deklarasi Pemuda Keadilan Garut :

Kami anak bangsa Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Keadilan Garut dengan ini menyatakan sikap dan dukungannya:

1. Siap memperjuangkan dan memenangkan dr H Helmi Budiman menjadi Bupati Garut periode 2024 s.d 2029;

2. Menginstruksikan kepada seluruh kepengurusan di setiap tingkatan untuk dapat bahu membahu dan bekerja sama untuk memenangkan dr H. Helmi Budiman sebagai Bupati Garut;

3. Mengimbau untuk melakukan pemenangan dengan menjunjung tinggi etika dan menjauhi cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menang terhormat dengan kemenangan yang tinggi tanpa harus merendahkan. Menang bermartabat dengan memenangkan yang besar tanpa harus mengecilkan. Menang yang terpuji dengan kemenangan yang diridhai oleh Allah SWT.(*)

Catatan untuk PKB dan Pilgub DKI Jakarta: Jumhur Hidayat dan Class Suicide

0

Dr. Syahganda Nainggolan,
Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia / Van Ons

Jakarta, WartaPemilu Jumhur Hidayat baru saja menelpon saya terkait kunjungan sekertaris PKB DKI dan rombongan kemarin, yang datang ke kantornya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh terbesar jumlahnya di dunia, saat saya ngopi di sebuah Cafe di Senopati Jakarta.

Sarapan kopi, roti Almond Cheesy Puff dan Viennese Vanilla Sable Cookies di pagi hari buat saya sama dengan atau lebih nikmat daripada masakan pagi khas Indonesia. Dengan ini saya bisa mulai menulis.

Tentang? Tentang Jumhur dan “bunuh diri class”.

Kunjungan PKB DKI Jakarta ke kantor Jumhur adalah untuk meminta Jumhur ikut mendaftar sebagai calon Gubernur di Jakarta. (Lihat Sindonews, 17/5, “Jumhur Hidayat, Didekati PKB Untuk Pilgub Jakarta”).

Fenomena kunjungan PKB ini harus dimaknai secara tepat dan serius.

Pertama, PKB adalah partai dengan lonjakan suara terbesar di Jakarta, dengan lonjakan hampir 100%. Posisi PKB yang berhasil menancapkan kuku sebagai partai berpengaruh, dibandingkan sebelumnya, pastinya membuat PKB terus bergelora dan semangat.

Untuk mengimbangi dukungan rakyat pada Pemilu lalu, PKB berbenah diri, dengan membuka kesempatan tokoh tokoh besar masyarakat untuk bergabung melalui Pilkada, dalam hal ini khususnya DKI, mereka berperan aktif.

Jumhur sendiri, sebagai tokoh, sebagai salah satu sasaran pendekatan PKB, pastinya mempunyai kapasitas besar untuk klas Jakarta.

Bahkan, saya sendiri mendengar langsung pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar, di masa kampanye, mengatakan bahwa Jumhur akan menjadi Menteri Tenaga Kerja mereka seandainya pasangan 01 yang menang.

Class Suicide

Amilcar Cabral, tokoh perjuangan Revolusi Bangsa Afrika, dalam “Amilcar Cabral’s theory of class suicide and revolutionary socialism”, meyakini bahwa perjuangan masyarakat tertindas di negara-negara berkembang hanya bisa terjadi jika “Petite bourgeoisie” atau kaum borjuis kecil memimpin perjuangan kaum tertindas tersebut.

Sebab, dalam ketiadaan *working class”, di negara miskin, perjuangan kelas yang dimaksudkan Marx dalam teorinya tidak dapat terjadi, tanpa kehadiran borjuis yang berpihak.

Class Suicide atau bunuh diri kelas ini maksudnya adalah kaum bangsawan keluar dari zona nyamannya lalu memihak rakyat, yang sesungguhnya secara struktur seharusnya ditindas mereka.

Kesadaran manusia menurut teori Cabral terbelah berdasarkan pemilikan tanah dan kapital, sebagai kekuatan produksi (The fundamental motive force of history is the development of the forces of production).

Orang-orang kaya sebagai pemilik kapital hanya nyaman dengan membentuk kelas nya sendiri, dan berusaha mempertahankannya.

Jumhur Hidayat adalah satu dari segelintir elit bangsawan yang melakukan bunuh diri kelas, sejauh yang saya kenal. Berasal dari keturunan Raja Sunda, Raja Galuh, Jumhur telah mengambil resiko masuk penjara berkali-kali dalam hidupnya ketika membela rakyat kecil.

Pada tahun-tahun dia sebagai mahasiswa, akibat Jumhur di penjara melawan Suharto, bapaknya yang harusnya promosi menjadi direktur Bapindo, salah satu bank terbesar saat itu, tersingkir. Ikut juga tersingkir pamannya, yang saat itu merupakan Wadan Intel Kodam Siliwangi.

Saat ini, Jumhur Hidayat juga mengambil resiko, menjadi pemimpin kaum buruh, ketika keluarganya, khususnya istrinya, anak mantan Menteri Perhubungan RI, yang hidup dan menghabiskan masa kecilnya di Perancis.

Keberpihakan Jumhur pada Buruh, membuatnya hidup dari waktu ke waktu pada kekerasan demo dijalanan dan membangun konsep-konsep kesejahteraan buruh.

Dalam teori Cabral, tentu saja banyak kaum borjuis yang pura-pura bergabung dengan organisasi rakyat, namun seringkali hanya sekedar menunggangi organisasi itu untuk kepentingan dirinya sendiri.

Sebaliknya, Jumhur ketika memperjuangkan gerakan anti UU penjajahan buruh (UU Omnibus Law Ciptaker) mengambil resiko masuk penjara.

Selain itu, Jumhur selalu menghabiskan waktunya mengunjungi acara-acara keluarga buruh, seperti ketika saya menulis ini di cafe yang dingin, Jumhur sedang mengunjungi pesta kawinan anak buruh di Banten.

Jumhur Hidayat dan Jakarta

Kunjungan PKB Jakarta untuk meminta Jumhur ikut kandidasi melalui PKB tentunya harus dilihat sebagai peluang. PKB yang berkembang menjadi partai ideologis di bawah kepemimpinan Muhaimin, tentunya berkepentingan menjaga isu perubahan, yakni membagi kemakmuran Indonesia, khususnya Jakarta, kepada rakyat miskin.

Ide-ide kemakmuran rakyat di Jakarta terbentur dengan Gini Ratio yang sangat tinggi. Pada era Kolonial Belanda, pantai-pantai Jakarta tidak dimiliki Belanda, mereka hanya datang untuk menguasai pelabuhan.

Sebaliknya saat ini, hampir seluruh pantai di Jakarta, bahkan sampai Banten, bukan dikuasai rakyat nelayan lagi. Reklamasi besar besaran yang terus berlangsung membuat nelayan miskin kehilangan akses pada pantai dan laut.

Selain pantai juga tentunya ketimpangan pemilikan lahan dan kapital lainnya terus tumbuh menjurang. Kaum oligarki tidak memikirkan lagi sebuah konsep bangsa, sebagaimana Bung Karno, Bung Hatta dkk mendirikan negara untuk milik bersama.

Prabowo, presiden yang baru terpilih, dalam Qatar Economic Forum, kemarin, berjanji membagi kemakmuran kepada rakyat miskin.

Persoalannya, siapa teman atau sekutu Prabowo saat ini? Jika Prabowo meyakini dirinya bukan bagian oligarki atau dia meyakini dirinya sebagaimana teori Cabral, class suicide, tentu peluang membagi kemakmuran pada orang miskin di Jakarta harus dengan persekutuan dengan pemimpin Jakarta yang ideologis.

Jika kesenjangan di Jakarta harus dikurangi plus membangun Jakarta sebagai kota internasional, tentu Jumhur mempunyai kapasitas dan visi besar untuk hal itu.

Professor Jeffrey Winters, dalam teorinya untuk mengendalikan oligarki, diperlukan sosok kharismatik dan punya basis massa besar. Posisi Jumhur sebagai sosok ideologis pasti bisa berperan besar.

Jumhur sendiri sebagai tokoh Sunda dan pewaris spirit Sunda-Banten, tentu saja meyakini keniscayaan sejarah Batavia sebagai bagian Kerajaan Sunda di masa lalu.

Revitalisasi Jakarta, jika berubah tidak lagi sebagai ibukota, perlu dikaitkan dengan kedudukan historisnya.

Pekerjaan besar di Jakarta tentu tidak bisa dikerjaan “pemimpin manja”, pemimpin pragmatis, koruptif, apalagi antek oligarki hitam, dll.

Jakarta harus dibenahi oleh pemimpin ideologis. Sudah saatnya. Dan saatnya PKB mengambil peran besar dalam sejarah itu.

Penutup

Tulisan ini saya buat untuk mengapresiasi kunjungan pimpinan PKB DKI ke kantor Mohammad Jumhur Hidayat, untuk menjajaki kemungkinan Jumhur bisa ikut pilgub DKI.

Saya harus menjelaskan pentingnya arti ideologis kunjungan itu, ditengah gerombolan bandir bandit menjarah kekayaan alam kita.

Bangsa ini harus direbut orang-orang waras dan ideologis. Menyingkirkan politik dinasti rakus. Saatnya kita mempertimbangkan Jumhur sebagai kandidat Gubernur Jakarta yang ideologis, yang ditunggu rakyat miskin. Satria Piningit.(*)

Have A Nice Weekend

Jakarta, 18 Mei 2024

Penjajakan Pilkada 2024, PKB Jakarta Jalin Komunikasi dengan Ketum KSPSI Jumhur Hidayat

0

Jakarta, WartaPemilu DPW PKB DKI Jakarta terus bergerak menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai kalangan pasca gelaran Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dalam rangka penjajakan dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta yang akan digelar November 2024.

Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB DKI Jakarta, H. Mohammad Fauzi mengatakan silaturrahmi tersebut dijalankan sebagai bagian dari politik kehadiran PKB seperti dipesankan oleh Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.

“Alhamdulillah, hari ini kita diterima bersilaturrahmi dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat di kantor KSPSI, di bilangan Jakarta Selatan. Kami berdiskusi banyak hal terkait masalah ketenagakerjaan, nasib buruh di Indonesia, dan khususnya terkait masa depan Jakarta jelang Pilkada 2024,”ujar Mohammad Fauzi, usai pertemuan dengan Jumhur Hidayat, Jumat (17/5/2024).

Dari pertemuan tersebut, ujar Mohammad Fauzi, pihaknya memiliki kesamaan pandangan dengan Jumhur Hidayat dalam melihat permasalahan dan masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Saat ditanya awak media, apakah pertemuan tersebut bagian dari penjajakan penjaringan bakal calon yang akan diusung PKB di Pilkada Jakarta? Fauzi tidak membantah jika pertemuan tersebut ditafsirkan sebagai penjajakan untuk penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), yang akan diusung PKB di Pilkada Jakarta 2024.

“Iya kami membuka kesempatan kepada banyak kalangan potensial, termasuk Pak Jumhur Hidayat, jika ingin maju jadi Bacakada DKI lewat PKB,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di Pemilu 2024 suara PKB Jakarta melonjak drastis, naik hingga 100 persen lebih. Dengan raihan suara tersebut, PKB meraih 10 kursi DPRD DKI Jakarta dan mengantarkan 2 kadernya, yaitu Ketua DPW PKB, Hasbiallah Ilyas dan Menaker, Ida Fauziyah sebagai Caleg terpilih DPR RI untuk duduk di kursi Senayan.

Itu mengapa PKB Jakarta menggelar serangkaian silaturrahmi kepada banyak tokoh masyarakat, ulama, tokoh lintas agama, asosiasi kemasyarakatan dan ormas lainnya dalam rangka ungkapan terima kasih kepada warga Jakarta.

“Lewat silaturrahmi yang dikemas dengan tagline, “Gerakan Terima Kasih PKB terhadap Warga Jakarta” ini kami ingin menyampaikan terima kasih, sekaligus menggali aspirasi dan gagasan terbaik dalam membangun Jakarta ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengaku jika dirinya memiliki kesamaan pandangan dengan PKB Jakarta, dalam gerakan dan perjuangan untuk kesejahteraan warga Jakarta termasuk kaum pekerjanya.

Termasuk dengan bagaimana membangun masa depan Jakarta. Apakah bersedia maju Pilkada Jakarta? Menurutnya, dalam dunia politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi.(*)

Jelang Pilkada 2024, Hasanuddin: Partai Pengusung Rudi-Helmi di Pilkada Garut 2019 Segera Bertemu

0

Garut, WartaPemilu Menjelang Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 suasana politik di Kabupaten Garut mulai menghangat.

Hasanuddin, Kader Partai Gerindra berharap partai yang berkoalisi di Pilkada 2019 yang mengusung pasangan Rudi Gunawan-Helmi Budiman segera bertemu.

“Saya berharap, Partai Pengusung atau koalisi partai politik (Gerindra, PKS dan Nasdem) yang menempatkan Rudi Gunawan-Helmi Budiman pada Pilkada 20019-2024 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut untuk segera bertemu mengevaluasi kerjasama pada Pemilu kepala daerah 2019 lalu,” kata Hasanuddin. Jum’at (17/05/2024).

Menurut Hasanuddin, Ini penting untuk melanjutkan kerjasama koalisi, atau sebaliknya, mengakhirinya pada Pemilukada 2024.

“Saya menilai bahwa kerjasama ini berhasil pada kepemimpinan Rudi-Helmi membuat beberapa terobosan penting, khususnya tertib administrasi pemerintahan, menyokong industrialisasi beberapa kawasan untuk membuka lapangan kerja, dan infrastruktur jalan baru/alternatif, serta sarana olahraga (SOR) dan wisata,” terangnya.

Hasanuddin yang juga Koordinator SIAGA 98 ini menjelaskan, meskipun dalam banyak hal belum teratasi soal kesenjangan pembangunan perkotaan-pedesaan atau masih terjadi disparitas pembangunan antara Garut perkotaan dan Garut Selatan.

“Dan hal ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya,” ucapnya.

“Saya berharap, koalisi parpol pengusul untuk segera membuka pembicara dan memastikan apakah dilanjutkan atau tidak,” imbuh Hasanuddin.

Sebagai Kader Partai Gerindra, Hasanuddin menegaskan, berharap PKS dan Nasdem dapat menyokong kembali dukungan Kader Partai Gerindra menjadi Calon Bupati Garut kedepan (2024-2029).

“Gerindra memiliki banyak kader potensial yang memiliki kapasitas, integritas dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan daerah,” tandasnya.(*)

KPU Kabupaten Garut Lantik 210 Orang PPK

0

Garut, WartaPemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, melantik 210 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Garut.

Acara berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (16/5/2024). Mereka dilantik langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin.

Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, mengatakan, para PPK yang dilantik telah melaksanakan proses seleksi mulai dari administrasi, tes tertulis melalui Computer Assisted Test(CAT), hingga mengikuti fit and proper.

“Dari 1.198 yang waktu itu mengikuti CAT dan sekarang tersisa yang dilantik sebanyak 210 orang,” tutur Dian.

Ia mengungkapkan masa kerja PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 ini selama 8 bulan ke depan, atau tepatnya hingga bulan Januari 2025 nanti.

Rencananya para PPK akan mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek), setelah rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) selesai dan diluncurkannya maskot serta jingle Pilkada Kabupaten Garut.

“Kami KPU berharap kawan-kawan PPK segera menyesuaikan diri, membaca setiap peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka berpedoman terhadap peraturan dan perundang-undangan tersebut,” ungkapnya.

“Diharapkan di PKPU 8 Tahun 2022 tentang badan adhoc di situ muncul kaitan dengan tugas fungsi dan wewenang badan adhoc khususnya PPK dan PPS,” imbuhnya.

Melalui hal tersebut ia berharap proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Garut, selain lancar dan aman, tetapi juga berkepastian hukum serta melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan peosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Divisi (Kadiv) Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, berpesan, agar para PPK yang dilantik bisa secepatnya menyesuaikan diri dan memahami peraturan yang ada terkait dengan tugas, wewenang, serta kewajiban PPK, salah satunya yaitu memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Silahkan mulai dibuka dipahami, jadi memahami bukan hanya membaca bukan hanya menghafal, kalau menghafal saya yakin yang hadir di sini kemarin saat tes wawancara pasti sudah menghafal semua, tapi bagaimana memahami karena ini langsung kita running, kita harus langsung bekerja,” ujar Aneu.

Ia mengungkapkan, di Jawa Barat ada sekitar 3.135 PPK yang dilantik, dan tersebar di 627 kecamatan di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Aneu pun menerangkan setelah dilantik, perjalanan PPK tidak akan lurus dan bagus, namun akan ada cobaan hingga godaan yang akan dihadapi oleh para panitia pemilih kecamatan.

“Saya 12 tahun yang lalu sama seperti bapak ibu yang hadir disini, saya sama-sama pernah dilantik menjadi anggota PPK, jadi godaan cobaan itu bukan hanya datang kepada bapak-bapak KPU kabupaten/kota, bukan datang hanya kepada KPU provinsi, tapi mungkin esok lusa datang pada ibu dan bapak (yang hari ini dilantik), tapi diawali dengan niat yang baik,” pungkasnya.(*)

RDP Bersama di Komisi ll, Bawaslu Sampaikan Masukan Terhadap RPKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan

0

Jakarta, WartaPemilu Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/05/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dihadiri juga oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.

RDP yang dihadiri para stakeholder tersebut, menyepakati pembentukan RPKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dan RPKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Beberapa masukan yang disampaikan Bawaslu, antara lain, dalam Pasal 1 angka 15 RPKPU tidak dibedakan penyebutan panitia pengawas Pemilu desa/kelurahan, belum diubah menjadi pengawas Pemilu desa/kelurahan.

“Karena bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan, harusnya demikian” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat RDP berlangsung.

Kemudian, ungkap Bagja, dalam Pasal 1 angka 20 RPKPU, perlu ada penyandingan data dengan sinkronisasi data.

Seperti, dia mencontohkan, KPU melakukan sinkronisasi data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dan atau sumber lain.

“Nah perlu dijelaskan juga apa itu data sumber lain,” tegas Bagja.

Sebagai informasi, RDP ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir langsung dalam pembahasan evaluasi tahapan Pemilu 2024 dan didampingi oleh jajaran Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri, diantaranya Plt Sekjen Kemendagri, Plh. Dirjen Politik dan PUM, Plh Dirjen Keuangan Daerah, Stafsus Mendagri, dan jajaran eselon 2 kemendagri.

Sementara pada pembahasan rancangan PKPU, Plh. Dirjen Politik dan PUM Togap Simangunsong yang mewakili Kemendagri mengapresiasi langkah-langkah kesiapan yang telah dilakukan oleh KPU dan berkomitmen mendukung sukses penyelenggaraan pilkada.

Togap menyoroti secara spesifik terkait dengan Pasal 140 yang menyangkut calon Gubernur di daerah otonomi khusus Papua, perlu ada klarifikasi lebih lanjut karena masih terdapat multi tafsir.

Menurutnya, Pasal 140 ini perlu diperjelas apakah calon atau bakal calon memperoleh pertimbangan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Dengan memahami implikasi Pasal 140 secara menyeluruh, diharapkan dapat menghindari potensi multi tafsir yang dapat menimbulkan kebingungan atau konflik di kemudian hari, terutama dalam konteks politik sensitif di daerah Papua,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan persiapan Pilkada itu terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada dan PKPU tentang pencalonan kepala daerah. Setelah itu, rapat akan dilanjutkan dengan evaluasi Pemilu 2024 yakni Pilpres dan Pileg.

“Setelah itu kita lanjutkan dengan rapat lanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang kemarin sudah kita laksanakan dua kali dan kemudian belum selesai,” kata Doli saat memulai rapat.(*)

KPU Nyatakan 6 Paslon Jalur Independen Pilbup Garut 2024, Gugur

0

Garut, WartaPemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menyatakan seluruh pasangan calon (Paslon) calon kepala daerah (cakada) yang mendaftar Pilbup Garut dari jalur independen (perseorangan) tidak memenuhi syarat (TMS).

Ada 6 Paslon yang mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati untuk Pilbup Garut 2024, dari jalur independen ke KPU. Mereka adalah pasangan Agis Muchyidin-Salman Alparisi, Indra Firmansyah-Sansan Hasanudin, Aas Kosasih-Ano Juhana dan Asep Solehudin-Cecep Wiaramulya.

Serta dua mantan Bupati Garut, yakni Aceng Fikri yang berpasangan dengan Dudi Darmawan, serta Agus Supriadi, yang didampingi A Miraz. Dari 6 paslon itu, tiga di antaranya, Aceng-Dudi, Agus-Miraz dan Agis-Salman.

Dengan demikian, keenam pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Garut 2024.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Garut, Dedi Rosadi, menyebutkan ketiga pasangan balon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan tersebut dinyatakan TMS karena jumlah dokumen syarat dukungannya tidak memenuhi batas ambang yang telah ditentukan. Dengan demikian dokumen syarat dukungan yang telah mereka serahkan sebelumnya, oleh KPU dikembalikan.

“Sebelumnya kami telah menerima dokumen syarat dukungan yang diberikan tiga pasangan naon dari jalur perseorangan. Ketiga pasangan balon tersebut yakni Aceng Fikri-Dudi Darmawan, Agus Supriadi-A Miraz MS, dan Agis-Salman Alfarisi”, ujar Dedi, Selasa (14/5/2024).

Setelah menerima dokumen syarat dukungan dari ketiga pasangan balon perseorangan, imbuh Dedi, pihaknya kemudian melakukan pengecekan dengan melakukan penghitungan.

“Hasilnya, ternyata tak satu pun yang jumlahnya memenuhi batas ambang minimum seperti yang telah ditentukan,” jelasnya.

Diungkapkan Dedi, berdasarkan hasil verifikasi dengan menghitung dokumen syarat dukungan, pasangan balon Aceng Fikri-Dudi Darmawan hanya ada 98.292, Agis-Salman Alfarisi 109.275, dan Agus Supriadi-A Miraz MS hanya 1 dukungan.

Padahal sesuai ketentuan, tuturnya, setiap pasangan balon dari jalur perseorangan minimal harus mendapatkan dukungan dari 129.939. Dukungan itu pun harus tersebar di minimal 22 kecamatan dari total 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

“Kalau secara sebaran kecamatan, memang telah memenuhi tapi dari jumlah dukungannya yang sisanya masih kurang dari 129.939 atau sebesar 6,5% dari jumlah DPT Pilkada 2024,” terangnya.

Dedi menegaskan, dengan demikian tidak ada lagi kesempatan bagi ketiga pasangan balon bupati dan wakil bupati Garut yang daftar dari jalur perseorangan tersebut untuk ikut kontestasi di Pilkada 2024.

“Mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan perbaikan jumlah dokumen syarat dukungan karena telah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Ketua KPU Garut Dian Hasanudin menyebut bahwa hingga batas akhir pencalonan dari jalur perseorangan setidaknya ada tiga pasangan calon yang resmi mendaftar dari enam yang sempat masuk di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Untuk tiga paslon yang resmi mendaftar itu adalah Aceng Fikri-Dudi Darmawan, Agus Supriyadi-A Miraz MS, dan Agus Muchyidin-Salman Alfarisi. Meski sudah resmi, menurutnya ketiganya belum memenuhi jumlah dukungan minimum yang disyaratkan.

Adapun batas minimum dukungan yang dibutuhkan untuk pasangan calon dari jalur perseorangan untuk Pilkada Garut adalah 129.939 dengan dukungan yang tersebar di minimal 22 kecamatan dari total 42 kecamatan di Kabupaten Garut.

Bagi pasangan calon yang dukungannya tidak memenuhi syarat, KPU memberikan waktu 3 x 24 jam untuk mengupload daftar dukungan di dalam aplikasi Silon. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak mengupload, dokumen syarat dukungan akan dikembalikan dan pasangan calon tersebut akan dinyatakan gugur.(*)

Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Ingin Sentra Gakkumdu Pilkada Segera Dibentuk

0

Jakarta, WartaPemilu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada 2024 sangat penting karena saat ini tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sudah berjalan. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu meminta Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 segera dibentuk.

 “Kami harap akhir Mei 2024 sudah dibentuk. Karena waktu terus berjalan, tidak mungkin ditunda sampai bulan depan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pembentukkan Gakkumdu Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin, (13/5/2024).

Menurut Bagja, untuk mempercepat pembentukan Gakkumdu, nantinya Bawaslu akan melakukan pertemuan marathon dengan kepolisian dan kejaksaan. Ketiga lembaga akan duduk Bersama dalam Upaya menegakkan keadilan Pemilu.

 “Kami harap pada Juni 2024 akan ada rapat koordinasi nasional. Rapat tersebut untuk menyamakan persepsi ketiga lembaga sesuai kewenangannya masing-masing, dalam Pilkada 2024,” tuturnya.

Bagja menambahkan, pembentukkan Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran, dalam tahapan pendaftaran calon kepada daerah.

Kata Bagja, hal tersebut lumrah terjadi dalam setiap tahapan pencalonan.  “Sehingga Masyarakat tidak bingung mencari tempat untuk melaporkan pelanggaran. Jika ada Gakkumdu langsung saja melapor dengan menyertakan syarat-syarat pelaporan,” tandasnya.(*)

KPU Gunakan Metode Sensus di Verfak Cakada Jalur Independen Pilkada 2024

0

Jakarta, WartaPemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan tahap verifikasi faktual (verfak) calon kepala daerah (Cakada) jalur perseorangan (independen) di Pilkada 2024 akan menggunakan metode sensus.

Seperti diketahui, KPU telah menutup pendaftaran calon independen sejak Minggu (12/5/2024) pada pukul 23.59 WIB. KPU selanjutnya akan memeriksa terkait kelengkapan dokumen dari para pendukung bakal calon independen, untuk melakukan tahap penelitian administrasi atau verifikasi

“Jadi, misalkan, yang dikumpulkan 10.000 KTP, maka 10.000 nama sesuai dengan daftar dukungan itulah yang kemudian akan diverifikasi faktual oleh teman-teman KPU di daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing,” kata Hasyim, dikutip Selasa (14/5/2024).

Ia menjelaskan hasil verifikasi faktual nantinya akan terdapat dua kemungkinan; yakni memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat.

“Bagi yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk perbaikan, dan nanti akan dilakukan verifikasi ulang, dan batas akhirnya KPU Daerah; KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota akan membuat kesimpulan apakah dukungan bakal calon lewat jalur perseorangan itu memenuhi syarat atau tidak pada 19 Agustus 2024,” katanya.

Selanjutnya, kata Hasyim, calon perseorangan yang memenuhi syarat maka syarat dukungannya akan digunakan sebagai syarat pencalonan pada masa pendaftaran calon kepala daerah, yakni 27-29 Agustus 2024.

Sebelum dilakukan verifikasi faktual, maka calon perseorangan tersebut akan menjalankan proses verifikasi administrasi bila syarat pencalonannya telah dinyatakan lengkap.

“Kalau verifikasi administrasi itu memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. Jadi, kebenaran keabsahan dokumen itu apakah nama-nama pendukung di dalam daftar sesuai dengan bukti KTP yang dilampirkan atau tidak,” jelasnya.

Dijelaskan terdapat dua kemungkinan dalam verifikasi administrasi tersebut; yakni memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. “Bagi yang belum memenuhi syarat, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan setelah dilakukan perbaikan kemudian dilakukan penelitian administrasi lagi. Dan bagi yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan, maka kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual,” pungkasnya.(*)

Raffi Ahmad Masuk Radar Golkar di Bursa Cawagub untuk Pilkada Jawa Tengah 2024

0

Jakarta, WartaPemilu Saat ini, Partai Golkar masih menggodok nama-nama yang ada, salah satunya Raffi Ahmad yang masuk bursa calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah.

Adapun nama Raffi Ahmad muncul usai beredar di media sosial sebuah video Raffi Ahmad terlihat sedang sesi pengambilan foto bersama Bupati Kendal sekaligus kader Golkar Dico Ganinduto.

Dalam video itu, terlihat keduanya mengenakan kemeja putih dan peci hitam, seperti dilihat pada Rabu (8/5/2024) lalu.

“Nama Raffi kita juga monitor. Masuk dalam radar kami,” kata Waketum Golkar Ahmad Doli, dikutip Senin (13/05/2024).

Doli menjawab pertanyaan awak media terkait mencuatnya nama Raffi Ahmad maju Cawagub Jateng.

“Saat ini kami sedang menguji nama-nama itu dalam survei internal,” ucapnya.

Menurutnya, masih ada kemungkinan akan muncul nama baru untuk pencalonan di setiap daerahnya.

“Saat ini kami masih menjalankan tahapan survei pemantapan penjaringan. Memang kami sudah punya list nama-nama di setiap daerah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa ada nama baru. Jadi semuanya masih terbuka,” tutup Doli.(*)