Jakarta, WartaPemilu – Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap cawe-cawe jelang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin (29/5/2023).
Jokowi juga menekankan cawe-cawe yang dimaksudnya tak akan melanggar Undang-Undang.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” katanya.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” ujarnya lagi.
Atas sikap cawe-cawe Jokowi tersebut, SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 98) menilai wajar.
“Pertama, Sistem Presidensial dengan Pemilihan Langsung Presiden-Wakil presiden memberikan keleluasaan dan kewajiban bagi Capres-Cawapres untuk membuat janji politik dan programnya pada Pemilu 2024,” kata Koordinator 98, Hasanuddin, Selasa 30 Mei 2023.
Konsekuensinya, lanjut Hasanuddin, Capres-Cawapres terpilih dapat menentukan janji politik dan programnya berbasis elektabilitas sehingga dapat saja mengabaikan janji politik dan program yang sudah dan sedang dijalankan presiden-wakil presiden sebelumnya.
“Keadaan ini, memaksa presiden-wakil presiden menjaga agar capres-cawapres terpilih menjaga keberlangsungan pembangunan. Jika tidak ini akan berbahaya bagi perjalanan pembangunan bangsa ke depan, dan dapat membuat pembangunan setback dalam hal presiden-wakil presiden meninggalkan bahkan tidak meneruskan pembangunan sebelumnya karena tak ada kewajiban bagi mereka untuk melanjutkan,” lanjutnya.
Menurut Hasanuddin, meskipun sistem perencanaan pembangunan kita mengenal istilah rencana pembangunan jangka panjang, namun Presiden- Wakil Presiden akan terfokus pada rencana pembangunan lima tahunanya sesuai janji poltiknya.
“Kedua, cawe-cawe seperti dikatakan Presiden Jokowi tentu tidak dilarang, malah bisa menghindari dan mengantisipasi Capres-Cawapres yang pragmatis yang menyusun janji politik berbasis elektabilitas dan kemenangan semata,” jelasnya.
Ketiga, tegas Hasanuddin, ada kelemahan sistem presidensial dan pemilihan presiden langsung pada titik ini. Dan kelemahan ini dapat ditutup dan disempurnakan jika negara memutuskan adanya Haluan Negara sebagai pedoman semua pihak.
“Dengan adanya Haluan Negara, presiden tak perlu cawe-cawe lagi,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pedoman Haluan Negara ini penting sehingga seharusnya menjadi pembahasan mendesak agar pergantian kekuasaan bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak untuk kepentingan sekelompok dan golongan tertentu. Apalagi, pergantian kekuasaan untuk balas dendam politik.
Hasanuddin menjelaskan, SIAGA 98 mendukung Presiden Jokowi cawe-cawe dalam hal mengawal keberlangsungan pembangunan nasional dan pemilu yang jujur dan demokratis hingga ditetapkannya Haluan Negara.
“Kami meyakini cawe-cawenya Presiden Jokowi sampai penetapan capres-cawapres, dan selanjutnya akan menghentikan cawe-cawenya dan bersikap netral di masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara,” ujarnya.***
