Jakarta, WartaPemilu –Bawaslu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Polri meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 di ruang digital.
Desk ini merupakan penguatan sinergi tiga lembaga untuk menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024 mulai dari pelaporan hingga penurunan konten.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memandang dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 merupakan potensi semakin masifnya diseminasi informasi yang tidak benar.
Padahal, katanya, harusnya masa kampanye merupakan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Pemilu 2024.
“Hari ini kami Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi sebagai upaya memastikan ramainya edukasi masyarakat dalam Pemilu 2024, lahir dari informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Lolly dalam Peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024 di Gedung Kominfo Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dia memastikan ketika ada konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, maka Bawaslu, Kominfo, dan Polri mempunyai komitmen sama untuk mengatasinya.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, sepanjang November 2023 sudah beredar 39 isu hoaks terkait pemilu.
Kemudian sejak 17 Juli-26 November, Kominfo telah menemukan 96 isu hoaks yang tersebar di 355 konten.
“Kami sudah mentakedown 290 konten, sedangkan 65 konten lain sedang diproses. Kondisi ini harus menjadi perhatian kita sesama, karena berbagai konten negatif mulai konten mengandung hoaks, ujaran kebencian, sudah banyak ditemui dan mengancam persatuan kita,” kata dia.
Sementara Polri mendukung penuh penguatan sinergi tiga lembaga tersebut. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes. Pol. Dani Kustoni mengatakan dari Polri sendiri akan melakukan langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024 sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.***
