Jakarta,Wartapemilu.Com-Reshuffle Menko Polkam baru-baru ini bukan hanya soalpergantian pejabat, tetapi juga sinyal kemana arah visi keamanannasional akan dibawa. Menko Polkam bukan sekadar ‘jurubicara’ kabinet, melainkan aktor kunci yang menentukan masa depan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Badan KeamananLaut (Bakamla). Lantas, akankah reshuffle ini justru menjadilonceng kematian bagi Bakamla?
Bakamla: Visi yang Tak Pernah Tercapai
Sejak dibentuk pada 2014 silam (menggantikan Bakorkamlayang telah eksis sejak 2005), Bakamla digadang-gadang sebagaiIndonesia Coast Guard. Namun kenyataannya, lembaga ini tidakpernah benar-benar memiliki ‘asa’.
Kewenangan penegakanhukum di laut justru terkonsentrasi pada berbagai instansi: TNI AL dengan domain pertahanan, Polair dengan ketertibanmasyarakat, KKP dengan urusan perikanan, Bea Cukai dengankepabeanan, tak ketinggalan KPLP dengan ranah keamanan dan keselamatan pelayaran. Alih-alih menjadi penguat, Bakamlajustru menampakkan diri sebagai ‘pendatang baru’ yang mengganggu status quo. Terlebih, tidak seperti instansi penegakhukum lainnya, Bakamla tidak pernah memiliki ‘kewenanganpenyidik’ hingga kini.
Masalah utama selain pada kelembagaan Bakamla, juga pada minimnya dukungan politik. Tanpa payung hukum kuat dan kekuatan politis, Bakamla hanya menjadi lembaga simbolis—ada tapi tak berdaya. Dan lagi-lagi Bakamla gagal dalam hal ini.
Reshuffle: Kompromi Politik, Bukan Visi Keamanan
Realitas pahit reshuffle kabinet di Indonesia adalah lebih seringmenjadi arena kompromi politik ketimbang upaya merumuskanstrategi keamanan jangka panjang. Bila Menko Polkam barulebih condong pada kepentingan politik (partai), maka instansi-instansi tanpa dukungan politik macam Bakamla praktis makintersisih.
Namun kemanapun arah condong Menko Polkam baru nantinya, Bakamla memang hanya akan menjadi birokrasi ‘pelengkappenderita’ yang hanya membuang-buang anggaran negara. Secara politik, Bakamla tak bisa mengingkari statusnya sebagai‘peninggalan rezim terdahulu’ yang (tampaknya) akandibersihkan oleh ‘rezim saat ini’, walau perlahan. Secara visijangka panjang, Bakamla juga tidak pernah menempati posisiyang jelas di antara instansi-instansi yang telah ada.
Menuju “Akhir” Bakamla?
Cepat atau lambat, Bakamla pasti akan kehilangan relevansinya. Bakamla telah gagal bertransformasi menjadi Coast Guardsejati. Alih-alih diperkuat, ia justru akan semakin dipinggirkan, bahkan semakin dianggap gagal sejak lahir.
Reshuffle Menko Polkam seharusnya menjadi momentum untukmenjawab satu pertanyaan mendasar: apakah negara seriusmembangun keamanan maritim yang kuat dan berdaya gentar, atau terus membiarkan lautan Indonesia jadi ‘ladang rebutan’antar-instansi?
Yang pasti, reshuffle kali ini tampaknya semakin mengarah padaakhir bagi Bakamla. Selain karena ia tak benar-benardibutuhkan, ia juga tak pernah sungguh-sungguh berupayamengambil peran. (Trz)
