Jakarta, WartaPemilu – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 yang terdiri dari para pentolan aktivis 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada hari Senin (20/3/2023) mendatang di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.
Acara diskusi round table “BERSAMA atau BERHADAPAN?” mengangkat tema Penundaan Pemilu dan 3 Periode vs Demokrasi dan Konstitusi ini akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orba.
Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian, yang saat tahun 1998 aktivis Forum Kota (Forkot), kepada media dalam konferensi pers KDA 98 di Jakarta Selatan, pada Rabu (15/3/2023) malam.
“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum,” ujar Niko yang berasal dari kampus UKI.
Niko mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.
“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko.
Sukma Widyanti, yang saat tahun 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuang mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran ORBA hanya menjadi karpet merah para elit politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.
“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elit politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” papar Sukma.
Elit politik yang berkuasa justru cenderung membawa kepentingan oligarki dalam penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Teori sosial yang menyebutkan negara sebagai alat kekuasaan bagi kelompok yang berkuasa.
“Hari ini sudah terbukti. negara hanya menjadi alat segelintir orang yang menguasai ekonomi sehingga negara yang seharusnya hadir ditengah kepentingan kesejahteraan rakyat justru hanya hadir di tengah kepentingan ekonomi oligarki,” tambah Sukma.
Agung Wibowo Hadi dari Forum Kota (Forkot) menegaskan bahwa pemerintah yang ada saat ini cenderung mengarah pada otoritarianisme yang mendekati fasisme.
“Upaya-upaya mempertahankan kekuasaan demi melindungi kepentingan oligarki semakin terlihat nyata,” tegas Agung Dekil panggilan akrab mantan mahasiswa kampus APP ini.
Sementara itu, Agung Nugroho dari Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) kampus IISIP mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu, dan perpanjangan 3 periode yang terus bergulir di ruang publik adalah upaya untuk mempengaruhi kesadaran publik.
“Tujuannya adalah membuat legitimasi dalam rangka mengamputasi demokrasi dan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan,” jelas Agung yang juga ketua nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia.
Menurut Agung, ini jelas mengkhianati tuntutan reformasi yang diperjuangkan pada tahun 1998 yaitu pembatasan masa jabatan presiden.
Teguh Eko P, dari Front Kota (Frontkot) menjelaskan tujuan acara silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 adalah ajang para aktivis 98 untuk melakukan evaluasi terhadap 25 tahun perjalanan reformasi 98.
“Hal ini demi menghasilkan kesimpulan objektif aktivis 98 yang menyatakan bahwa reformasi 98 telah dikhianati oleh elit politik yang disokong oleh oligarki, dan berharap menjadi landasan aktivis 98 untuk mengembalikan arah perjuangan reformasi 98 ke rel sejatinya,” jelas Teguh.
Ditambahkan oleh Teguh, acara tersebut akan berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.
“Senin, 20 Maret 2023, pukul 13.00 wib sampai selesai,” tutup Teguh.***
Berikut Insiator KDA 98:
1. Niko Adrian (UKI/FORKOT)
2. Embay S (UNTAG-FKSMJ)
3. Firman Tendry (UNIJA-FKSMJ)
4. Sayed JR (UPN-FKSMJ)
5. Agung Wibowo Hadi (APP/FORKOT)
6. Mangapul Silalahi (UKI/FORKOT)
7. Sukma Widyanti (UI/KBUI)
8. Gugum AR (Untag/KOMRAD).
9. Agung Nugroho (IISIP/KOMRAD)
10. Teguh Eko P (ISTN/FRONT KOTA)
11. Bandot (UP/FORKOT).
12. Sulaiman Haikal (IAIN/Pijar)
13. Febby Lintang (IISIP/Pijar)j
14. Ganto A (APP-FORKOT)
15. Laode Kamaludin (UNIJA-FAMRED)
16. Baykuni (MOESTOPO-FAMRED)
17. Imannuel E (SPPJ)
18. Bowo (UBK-FRONT KOTA)
19. Dadi Palgunadi (UPN – Front Jakarta)
Discussion about this post