Jakarta, WartaPemilu – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengahadiri Peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023). Selain Megawati, acara dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Terlihat juga Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, yang aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko.
Dalam laporannya Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Asri Anas menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk Dana Desa.
Permintaan yang sama dikemukakan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang berkumpul di GBK untuk merayakan HUT ke-9 UU Desa.
Selain mendesak agar 10 persen APBN untuk Dana Desa, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta penetapan Hari Desa Nasional.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menaggapi tuntutan Apdesi tersebut. Menurutnya, para Kepala Desa harusnya mempertimbangkan soal kemampuan keuangan negara sebelum meminta hal itu.
“Kalian itu boleh meminta, karena ini negara dan bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir sejauh mana sih negara ini yang namanya dari sisi keuangannya,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
“Jika sudah terpilih nanti, para kepala desa harus benar-benar memikirkan nasib rakyat di daerah. Jangan korupsi, harus jujur,” kata Megawati.
Megawati menekankan bahwa kejujuran merupakan salah satu kekuatan desa.
“Kepala desa yang terpilih, perlu benar-benar membantu kehidupan rakyat di daerahnya. Selain itu, diperlukan gotong royong untuk membangun desa,” ucapnya.
Megawati bahkan memperingatkan soal adanya Kepala Desa yang menyalahgunkan wewenang menggunakan dana desa hingga berakhir ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, dia mewanti-wanti para Kepala Desa yang berlomba-lomba mengumpulkan uang dengan cara apapun. Dia pun mengingatkan ada KPK yang mengawasi.
“Jadi guyub di desa masing-masing, kepalanya itu juga, kamu juga yang jadi rakyat. Sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang dengan jalan segala macem,” kata Megawati
Presiden ke-5 RI ini menyebut ada institusi yang akrab disebut tiga huruf, tak lain adalah KPK.
“‘Ibu tahu nggak?, Saya pengin lihat akhiran orang ini apa’, nanti paling tidak, bisa kena tiga huruf, tahu enggak?” ujar Megawati.
Megawati mengatakan bahwa dirinya sudah blak-blakan tentang ini. Dia mengingatkan untuk hati-hati.
“Nah iya, hati-hati, lo. Saya sudah ngomong lho terbuka, lho, banyak orang nggak berani ngomong kayak saya gini, lho, karena saya tahu apa yang akan diperbuat, karena diam-diam saya banyak yang nyayangin saya, lho,” ujarnya.
Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati pun mengingatkan para Kepala Desa tetap menjalankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam bermasyarakat serta mengedepankan kearifan lokal.
“Tolong juga dipikirkan, kalian harus berembuk. itu namanya kearifan lokal. Itu namanya sebetulnya gotong royong. Itu namanya Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat,” ucap Megawati. “Jalankan oleh kalian,” imbuhnya
Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut mendapatkan penghargaan, diantaranya; Presiden RI ke- 5 Megawati Soekarnoputri yang mendapat penghargaan pada kategori tokoh Nasional Penggerak Semangat Gotong Royong Desa; Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang menerima penghargaan kategori Tokoh Nasional Penggerak Tata Kelola Baik Pemerintahan Desa; Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima penghargaan dalam kategori Tokoh Nasional Penggerak Semangat Kemandirian Desa.
Sementara Gubernur Khofifah dinobatkan sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Abdul Halim Iskandar yang memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Nasional Penggerak Ekonomi Desa;
Kemudian Bank BJB yang memperoleh penghargaan sebagai Bank Peduli Ekonomi Rakyat Desa, Akhmad Moqowam yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Pejuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Budiman Sudjatmiko menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Pejuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Muhammad Asri Anas menerima penghargaan Tokoh Nasional Pemersatu Organisasi Desa; Ahmed Zaki Iskandar yang mendapat penghargaan sebagai Bupati Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa; Asep Anwar Sadat yang menerima penghargaan sebagai Kepala Desa Pelopor dan Teladan dalam Menjaga Lingkungan dan Hutan serta Rasito yang menerima penghargaan sebagai Kepala Desa Penggerak Ekonomi dan BUMDesa.(*)
