Legislator PDIP Tawarkan Solusi Peningkatan PAD dan Evaluasi BGNAgar PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi Penuh Waktu

GARUT|WARTAPEMILU.COM – Dalam rangka Milad ke 20 Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar kegiatan Halal Bihalal dan Curhat Akbar yang digelar di gedung DPRD Jalan Patriot, Sabtu April 2026 lalu.

Usai menggelar kegiatan milad atau ulang tahun ke 20 yang berlangsung dari pagi hari, ribuan guru PPPK Paruh Waktu dan karyawan honorer melaksanakan audensi di aula gedung DPRD Garut.

Kehadiran perwakilan massa guru diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Garut, Asep Rahmat dan anggota, Yudha Pudja Turnawan, serta anggota Komisi 1, Iman Alirahman. Dalam audensinya FAGAR menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya agar PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh, dan tenaga honorer yang belum masuk dapodik dimasukan.

Anggota Komisi 1, Yudha Pudja Turnawan, menilai tuntutan yang disampaikan FAGAR itu realistis. Yudha menawarkan dua solusi agar tuntutan tersebut bisa diwujudkan oleh pemerintah.

” Solusi yang paling visible adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar bisa mengusulkan PPPK Paruh Waktu bisa menjadi PPPK Penuh . Yang kedua, Presiden Prabowo mengevaluasi MBG, tidak semua siswa memerlukan makan bergizi gratis. Sehingga anggaran tidak sebesar ini, Rp. 334 trilyun setahun,” tandasnya.

Menurutnya, mengakomodir keinginan guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu, itu akan mengalami jalan terjal. Karena akan berpapasan dengan pasal 146 UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

” Dimana paling telat tahun 2027 belanja pegawai jangan melewati 30 persen dari total belanja daerah. Di tahun 2025 belanja pegawai mencapai 34,16 persen dari total belanja daerah. Jalan terjal satunya lagi pasal 147 di UU Nomor 1 tahun 2022, dimana kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja daerah di tahun 2027,” ungkapnya.

Lanjutnya, belanja infrastruktur pelayanan publik kabupaten Garut baru 22 persen dari total belanja daerah. Otomatis di tahun 2027 harus ada kenaikan belanja infrastruktur pelayanan publik. Hal ini membuat Pemda Garut tidak mungkin menjadikan semua PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sebab hal itu hanya akan menambah persentase belanja pegawai dari total belanja daerah.

Dikatakannya, gaji PPPK penuh waktu masuk ke komponen belanja pegawai, ditambah ada hak keuangan tambahan yang melekat yaitu tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan sebagai PPPK penuh waktu.

” Memanusiakan guru PPPK paruh waktu di tengah keterbatasan fiskal daerah adalah pekerjaan yang sangat sulit, di mana tuntutan peningkatan kesejahteraan pendidik terhalang kemampuan keuangan kabupaten Garut yang terbatas,” ujarnya

Oleh karena itu ujar anggota DPRD Garut dari Fraksi PDIP itu, pilihan feasible yang bisa diikhtiarkan adalah peningkatan gaji PPPK paruh waktu di kabupaten garut. Karena penggajian PPPK paruh waktu masuk dalam komponen belanja barang jasa.

Di tahun 2026 ini untuk menggaji semua PPPK paruh waktu yang ada tiap tiap SKPD, Pemkab Garut mengalokasikan 92 milyar rupiah. Jika gaji PPPK paruh waktu dinaikkan 100 persen, maka pemkab Garut harus mengalokasikan 184 milyar rupiah.

Pilihannya, pemkab Garut harus berikhtiar sedemikian rupa agar ada peningkatan secara signifikan pendapatan asli daerah kabupaten Garut.

” Kenapa saya fokus peningkatan PAD, karena dengan ruang fiskal yang sehat kita bisa lebih memanusiakan guru PPPK paruh waktu, dan semua PPPK paruh waktu yang ada di pemkab Garut,”Pungkasnya.

Reporter : Evan SR

Editor : Evan SR

About The Author

WARTA PEMILU

See author's posts