KABUPATEN BANDUNG – Wartapemilu.com, – Genap satu tahun pelaksanaan Program Quick Wins dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bangga Kencana 2025, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar evaluasi capaian dan tindak lanjut program, Selasa (14/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bandung ini turut dihadiri Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Quick Wins di Jawa Barat telah menunjukkan hasil nyata, salah satunya penurunan prevalensi stunting menjadi 15,9 persen.
“Kami bersama lintas sektor terus berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat. Selain itu, kami juga berinovasi agar layanan program semakin responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Dadi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari tantangan di lapangan. Karena itu, menurutnya penting untuk menjaga sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program semakin optimal.
“Evaluasi ini bukan sekadar menilai angka dan capaian, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pembelajaran bersama untuk perbaikan berkelanjutan,” tambah Dadi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan DAK Bangga Kencana.
“Saya berharap jajaran OPD KB dapat meningkatkan koordinasi, terutama dengan BPKAD dan perangkat daerah lain. Penguatan sistem pelaporan melalui aplikasi Morena, optimalisasi APBD, dan peningkatan sarana prasarana sangat penting untuk keberlanjutan layanan KB dan pelaksanaan Quick Wins yang menyentuh langsung keluarga di Jawa Barat,” ungkap Erwan.
Ia menambahkan, kolaborasi yang sudah terjalin perlu dijaga dengan dedikasi tinggi agar setiap langkah menjadi bagian dari upaya besar membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan berdaya.
Dari sisi nasional, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya konvergensi kebijakan lintas sektor dalam memastikan keberhasilan pembangunan kependudukan dan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi yang kita nikmati saat ini bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi terintegrasi,” jelas Budi.
Ia menyebut, sekitar 17,45 persen usia produktif masih menganggur dan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal yang rentan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi.
“Pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara soal angka kelahiran dan kematian, tetapi juga peningkatan kualitas manusia dan keluarga,” tegasnya.
Menurutnya, negara maju adalah negara yang mampu menjamin rakyatnya hidup di atas standar kualitas tertentu melalui sistem social safety net, yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi.
Budi juga menjelaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang merupakan bagian dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 menjadi arah kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita dapat mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing global,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini ditutup dengan penyerahan 34 piagam penghargaan kepada OPD KB kabupaten/kota yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Program Quick Wins dan Bangga Kencana.
Melalui evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045.
