Tasikmalaya, WartaPemilu – Dialog Publik yang diselenggarakan Youth Political Aliance (YPA) Tasikmalaya membahas tentang “Menakar Ancaman Politik Identitas pada Pelaksanaan Pemilu 2024″ di Gedung PGRI Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Selasa (21/3/2023).
Acara dihadiri peserta dialog 50 mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus negeri maupun swasta di Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa tokoh masyarakat diantaranya; Iyan Sukmana selaku Staff Ahli Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Deden Jaelani dari kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Ade Muflihun dari Kodim 0612.
Diskusi dimulai dengan pemaparan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ai Rohmawati yang menyampaikan politik identitas secara detail dan pengertianya pada pemilu 2024 dengan acuan undang-undang ke-KPUan.
Bahwa politik identitas adalah politik yang tidak dibenarkan dalam demokrasi di Indonesia jika dibawakan kedalam narasi-narasi yang menjatuhkan dan membuat pepecahan.
“Artinya Politik identitas bukanlah ancaman jika di terapkan pada tempat yang tepat,” kata Ai Rohmawati.
Selanjutnya dari Kepemudaan PKS Kabupaten Tasikmalya, M. Yasir, menyampaikan bahwa Mahasiswa dan pemuda memiliki peranan pada Pemilu yang penting dalam mengawal pesta demokrasi.
“Pemuda saat ini bukan hanya pemilih tapi mitra kritis KPU atau Pemilu yang memberikan kontribusi dalam suksesnya penyelenggaran proses demokrasi ini,” ujar M. Yasir.
Menurutnya, pemuda harus menjadi pelopor perdamaian. Meski sudah berada di partai politik tapi tetap bahwa kerukunan harus dijaga.
“Kita menolak keras politik identitas yang memecah belah umat dan berkomitmen untuk melaksakan Pemilu ini aman dan damai,” cetusnya.
Sementara itu, Nandang Kurniadi, ketua dari YPA (Youth Political Aliance), berharap mahasiswa dan lembaga yang terlibat pada Pemilu 2024 tidak mengulang kejadian di tahun 2019 dimana pada setelah Pemilu 2019 masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua.
“Kita berharap pada Pemilu kali ini akan terlaksana dengan aman damai dan semua lembaga menjunjung tinggi norma kepemiluan baik itu Partai, KPU dan Bawaslu,” kata Nandang.
“Pemuda khususnya mahasiswa hari ini mampu menjadi pioneer pada pemilu 2024 ini karena pemilu kali ini 50% diikuti oleh kaum Millenial,” lanjutnya.
Seesi pemaparan dari narasumber pun disambung dengan agenda tanya jawab oleh beberapa peserta forum.
Dari sekian banyak pemaparan narasumber dan sesi tanya jawab forum, moderator diskusi menyimpulkan bahwa mahasiswa harus bisa mengambil bagian dalam perdamaian dan pengawal demokrasi pada Pemilu 2024.
Pada dasarnya seluruh pembicara sepakat politik identias itu sesuatu yang diperbolehkan dan bukan ancaman jika di porsikan dengan tepat.
Narasi yang dibangun yang bernuansa positif tanpa menjatuhkan matabat yang lain. Kami semua juga sepakat bersama-sama menolak politik identitas yang menjatuhkan dengan narasi-narasi yang buruk.
Pada kegiatan ini penyelenggara menyayangkan ketidak hadiran Bawaslu. Namun demikian tidak menyurutkan semangat berdiskusi.
Kegiatan diakhiri dengan berfoto bersama sebagai sibolis kerukunan dan perdamaian menyongsong pemilu pada 2024.(*)
