WartaPemilu – Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia disebut sebagai wadah partisipasi publik, bukan sekadar alat untuk mendukung Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
MUSRA INDONESIA (MUSYAWARAH RAKYAT) 1 BANDUNG, Jawa Barat, 100% mencari Pemimpin Rakyat melanjutkan agenda Kerakyatan akan digelar Minggu, 28 Agustus 2022. Balai Sartika Convention Hall, Pukul 13.30-selesai.
Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 berkomentar melalui keterangan tertulis diterima WartaPemilu terkait agenda kerakyatan tersebut.
“Tak ada jalur Perseorangan atau independen dalam pencapresan. Ngapain Musyawarah Rakyat (Musra)?”, tukasnya. Kamis (4/8/2022).
Menurut Hasanuddin, Musra itu hanya cocok dan bagus untuk Pilkada, baik Gubernur, maupun Bupati/Walikota.
“Sebab akuntabitasnya jelas kalau buat jalur perseorangan dalam pilkada,” tuturnya.
Hasanuddin menilai, prosedur capres ini akan membahayakan jika membawa pencapresan nama Presiden Jokowi
“Namun dalam capres prosedur ini aneh dan akan membahayakan, baik bagi calon sendiri apalagi membawa nama Presiden Jokowi dalam pencapresan,” terangnya.
Hasanuddin menegaskan, Dalam sistem multipartai politik, maka ada banyak alternatif saluran politik warga, dengan 9 Partai Politik warga negara tidak akan kekurangan saluran politik.
“Apalagi dalan pencapresan satu-satunya prosedur adalah melalui parpol,” tegasnya
Parpol sudah mempunyai pola dan strategi rekruitmen tersendiri, terangnya, dan itu beragam, bahkan melalui struktur terbawah hingga tingkat RW/RT penyerapan usulan itu dilakukan.
Tanpa kerjasama dan keterhubungan dengan partai politik upaya usung-mengusung calon selain akan sia-sia, juga akan dianggap deparpolisasi.
“Siapapun calonnya jika tidak terhubung dengan partai politik dipastikan menjadi negatif dihadapan partai politik,” cetus Hsanuddin.
“Musra menjadi tidak etis dan kontraproduktif bagi calon yang potensial dimata partai politik,” imbuhnya.
Lebih jauh aktivis 98 ini memaparkan, Berbeda dengan jika relawan terbentuk seiring terkoneksi dengan partai politik, dan secara administratif memang demikian.
Relawan terdaftar di partai politik sebagai bagian dari timses resmi pemenangan.
Selain itu, relawan yang menggunakan nama Jokowi dalam keterlibatan pada pilpres akan menjerumuskan Jokowi, sebab presiden dapat dianggap tidak netral dalam pilpres.
“Netralitas ini penting untuk menjaga Pemilu yang jurdil,” ujarnya.
“Sinyalemen ini sudah berkali-kali disampaikan Presiden Jokowi, ojo kesusu, jangan tempeleng dan menjerumuskan saya, dsb,” Hasanuddin mengingatkan yang disampaikan Jokowi.
“Oleh sebab itu, kami mengapresiasi langkah Jokowi mengumpulkan beberapa relawan di Istana Bogor, untuk fokus saja pada persoalan membantu pemerintahan dalam mengantisipasi krisis global yang berpotensi Indonesia terdampak secara ekonomi, baik pangan maupun energi,” tandas Hasanuddin.(*)
