Garut, WartaPemilu – Reses anggota DPRD Kabupaten Garut selain penjaringan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang beragam latar belakang untuk masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2024 juga untuk menyampaikan informasi terkait program Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan reses masa sidang II tahun 2023 dapil 2, H. Deden Sopian, S.HI., melaksanakan reses di Kecamatan Kadungora, Cibatu, Selaawi, Kersamanah dan Malangbong, dari tanggal 17-22 Mei 2023.
“Dikesempatan reses ini selain kami menyampaikan informasi tentang program Pemerintah Daerah, pembuatan PERDA tentu karena memasuki tahun politik kita informasikan juga tentang perlunya Pemilu dan Pilpres yang aman, damai dan kondusif,” kata H. Deden ditemui Kabariku pada Rabu (24/5/2023).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut ini menjelaskan, sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Banyak aspirasi dan usulan yang mereka sampaikan mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, gas LPG 3 kg yang masih mahal di bidang pendidikan adanya uang sumbangan pendidikan yang besar dan di bidang Kesehatan sulitnya mengakses BPJS bagi keluarga kurang mampu,” terangnya.
Selain itu, terkait pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok/daya beli merupakan tugas pelayanan dasar bagi pemerintah.
Namun, menurut H. Deden, sampai saat ini kewajiban tersebut belum terlaksana dengan baik masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam menerima hak nya dari pemerintah.
“Memang masih banyak PR dari pasangan Rudy-Helmi yang belum terselesaikan terutama dalam.meningkatkan IPM sehingga garut masih berada di urutan ke 25 dari 27 Kab/Kota,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, rendahnya IPM tentu berdampak kepada kemiskinan. Garut juga kurang berdaya di bidang kemandirian karena PADnya baru bisa menyumbang 8- 9% dari jumlah APBD Garut yang berkisar di 4,5 Triyunan.
Selain PAD, lanjutnya, Kabupaten Garut masih tertekan oleh murahnya upah tenaga kerja yang masih di kisaran 2 jutaan, belum dikurangi transpor 500 ribu per bulan kalau tanggungan keluarga ada 4 orang kan perorang nya hanya 400 ribu atau setengan dari Batasan hidup layak yaitu 800 ribu per kapita.
“Masukan dan aspirasi masyarakai ini akan saya perjuangkan semaksimal mungkun melalui raker dan diusulkan dalam pembahasan anggaran tahun 2024,” H. Deden memungkas.(*)
