Jakarta,WartaPemilu – SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 98) menilai, pernyataan Mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Raharjo yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret Setya Novanto, adalah pernyataan sepihak.
“Pernyataan tersebut sepihak, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena tidak didukung fakta dan/atau alat bukti yang membuktikan permintaan tersebut ada,” ungkap Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, Selasa 5 Desember 2023.
Menurut Hasanuddin, setidaknya di KPK harus ada catatan yang membuktikan bahwa ada pertemuan Agus Raharjo dengan Presiden Jokowi, di mana pada saat itu Presiden Jokowi meminta penghentian penyidikan terhadap kasus E-KTP.
Hasanuddin menyampaikan, permintaan tersebut adalah hal penting dan sensitif karena langsung dari Presiden, maka tentu saja ada dokumen catatannya di KPK, sebagai bagian dari Standard Operating Prosedur (SOP), pencegahan maupun penanganan resiko gangguan penindakan pemberantasan korupsi.
“Namun terbukti catatan tersebut tidak ada,” katanya.
Oleh karena itu, Hasanuddin menilai bahwa pernyataan Agus Raharjo tersebut berkualifikasi tidak benar.
Di lain pihak, lanjut Hasanuddin, hingga saat ini KPK belum menyampaikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
“Karena belum ada pernyataan resmi, maka secara kelembagaan KPK tidak dan/atau belum membenarkan pernyataan tersebut,” ujarnya.
Hasanuddin juga menegaskan, pernyataan Presiden Jokowi terkait penanganan kasus E-KTP sebagaimana yang beredar di media sosial/media massa adalah mendukung penegakan hukum penanganan e-KTP yang dilakukan KPK.
“Dan hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Agus Raharjo,” bebernya.
Hasanuddin berharap, semua pihak tetap mendukung pemberantasan korupsi dan tidak menyerang dan mendelegitimasi KPK, serta memframing negatif KPK.
“Kami percaya integritas dan komitmen Presiden Jokowi dan lima pimpinan KPK saat ini terkait pemberantasan korupsi dan berharap Presiden Jokowi dan KPK tidak diadu-adu oleh para pihak yang hendak menyerang balik KPK atau Corruptors Strike Back,” paparnya.***
