WartaPemilu – Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis, 15 September 2022 bahwa akan turun gunung menghadapi Pemilu 2024 sebab mendengar ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil dan akan diatur dua pasangan capres dan cawapres.
Menurut Simpul Aktivis Angkatan 98, SIAGA 98 harus dianggap sebagai warning (peringatan dini) bagi penyelenggara Pemilu dan pemerintah sebab tidak jelas ditujukan kepada siapa, dan/atau partai politik tertentu.
“Meskipun, tanpa dugaan kecurangan tersebut, kami berpandangan SBY akan turun Gunung, sebab SBY adalah Pendiri dan sekaligus sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat,” kata Hasanuddin Koordinator SIAGA 98.
Hasanuddin menyebut, Kemungkinan giring menggiring dan pengkondisian Capres-Cawapres di Pemilu 2024 akan sulit,.
“Sebab Presiden Jokowi nampaknya sulit didikte oleh Partai Politik tertentu, termasuk partai pengusungnya, dan bahkan Jokowi lebih mendengar relawannya saat ini, daripada partai politiknya,” ungkapnya.
SIAGA 98 berharap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat berani menyebut pihak yang berpotensi curang dan tidak adil tersebut.
“Kami berharap, SBY sudah mulai berani menyebutkan jangan menggunakan kata bersayap sebab akan menimbulkan interpretasi yang beragam dan pesan atau kritik tak sampai,” tukasnya.
Di era yang sudah demokratis, kata Hasanuddin, sah-sah saja menyebut dugaan pihak yang dimaksud, sebab akan ada wacana perdebatan yang postif.
“Bagus lah kalau SBY turun gunung, biar kontestasi menjadi lebih berkualitas, dan peran partai politik makin menguat,” cetusnya.
“Sebab, Capres saat ini rasanya bukan rasa parpol namun perseorangan,” tandas Hasanuddin.
Berikut cuplikan pidato SBY dalam Rapimnas Partai Demokrat 2022:
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil”.
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikendaki oleh mereka”.
“Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres-Cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? menginjak-injak hak rakyat bukan?”.
“Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat”.
“Dan, ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu”.(*)
