oleh :
Habil Marati
Ketum Forum Kabah Membangun (FKM)
Bali, WartaPemilu – Jalan menjegal pencapresan Anies, ibarat masih banyak jalan menuju Roma.
Mengapa rezim ini menganggap Anies sebagai bahaya laten rezim dan oligarki?
Bagi Saya,
apa yang telah saya sampaikan dalam wawancara saya dengan Hersubeno Arif September 2022 kemudian diperjelas oleh Denny Indrayana soal hidden agenda Istana.
Beberapa kali saya menemui Sekjend partai penguasa dan ketua Umum Partai KIB kebetulan jadi Menteri dengan jelas mereka menyampaikan bahwa pada Pilres 2024 akan didesign hanya akan ada dua Capres yang akan diusung oleh Partai Politik koalisi Pemerintah ditambah syarat bahwa Capres harus Pengurus Partai Politik Pendukung Pemerintah.
Artinya mengarah ke Anies karena dia bukan pengurus salah satu partai politik pendukung Pemerintah ini otaknya siapa ya?
Kita sama-sama telah mengetahui PDI Perjuangan telah mengumumkan Ganjar sebagai Petugas Partai Gubernur di tingkat kan statusnya menjadi Petugas Partai Capres 2024.
Apa yang telah di putuskan Megawati mencalonkan Ganjar pada hal publik membaca Ganjar sulit menggeser Puan Maharani sebagai Fapres tunggal PDI Perjuangan tapi pada akhirnya Mega benar benar memutuskan Ganjar sebagai Capres tunggal PDIP, kok bisa?
Soal ini kita bisa menengok sejenak kebelakang ketika Prabowo (Gerindra) mengajak Megawati( PDI Perjuangan) mengusung Jokowi untuk dicalonkan Gubernur DKI awalnya Megawati menolak toh pada akhirnya Megawati menyetujui juga Jokowi Cagub DKI.
Megawati sulit diharapkan apa yang awalnya dia tolak bisa bertahan lama, pura pura tolak dulu dan endingnya dia setujui.
Ada apa Jokowi terlibat dalam koalisi pencapresan partai politik?
Jokowi akan dicacat dalam sejarah sebagai Presiden pertama yang tidak netral terhadap proses suksesi Presiden Indonesia.
Kemungkinan Jokowi terbebani dengan IKN, utang besar dari China, TKA-TKA China di Indonesia, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, biaya Covid-19, dan mobil Esemka.
Mengapa Jokowi harus dihantui dengan proyek ini?
Toh Jokowi bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia bukan keputusan pribadi Jokowi.
Sudah barang tentu Presiden penganti Jokowi In Syaa Allah Anies Rasid Baswedan sepanjang itu bermanfaat bagi Bangsa, Rakyat dan Negara, proyek ini tetap jalanlah sepanjang tidak ada abuse of Power (Penyalahgunaan Jabatan/kekuasaan).
Jokowi tidak usah repot-repot ikut melibatkan diri mengatur Capres hanya dua pasang Capres yang diusung oleh Partai Politik koalisi Pendukung Pemerintah. Ini kan sama saja membunuh Demokrasi dan mau menjengal Anies.
Mengapa Anies harus di Jegal Pencalonannya?
Apa dosa Anies terhadap Republik ini?
Kakeknya AR Baswedan Pahlawan Nasional, anggota BPUPKI/ PPKI perumus dan Pembuat UUD45, AR Baswedan bersama sama dengan Bung Korno memerdekakan Bangsa Indonesia serta ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anies Rasid Baswedan sendiri Pendiri Ormas Nasdem, ikut terlibat memenangkan Jokowi-JK sebagai Presiden RI.
Anies diangkat Jadi Mentri Pendidikan di kabinet Jokowi, kemudian Anies memenangkan Pilgub DKI lawan Ahok, meskipun Ahok di dukung 9 Naga, PDI Perjuangan, Nadem, Golkar, Luhut dan Jokowi.
Apa karena Anies mengalahkan Ahok sehingga Anies di jadikan musuh Politik Pemerintah?
Tapi faktanya hari ini Nasdem mendukung Anies sebagai Capres 2024.
Prestasi Anies selama menjadi Gubernur DKI satu periode sangat luar biasa dan mendapatkan pengakuan dunia Internasional.
Selama menjadi Gubernur DKI, Anies berhasil dengan gemilang membangun fasilitas hajat hidup orang banyak, mengeluarkan warga Jakarta yang tidak mendapatkan ke adilan di fasilitasi untuk mendapatkan keadilan, fasilitas milik pemerintah dapat digunakan masyarakat secara gratis bagi mereka yang tidak mampu menyewa, tapi capaian Anies di DKI di kondisikan untuk di hapus record ini.
Ada apa begitu takutnya terhadap Anies ini rezim?
Tidak Boleh Ada Partai yang Mencalonkan Anies Rasid Baswedan
DPP PPP mengumumkan Ganjar sebagai Capres adalah basi. Saya telah mengetahui hal ini sejak September 2022 bersama Denny Indrayana karena kami diberitahu oleh salah satu Ketum Partai Politik dalam KIB, dia menyampaikan bahwa Anies tidak akan jadi Capres.
Karena syarat Capres harus Pengurus Partai Politik yang berasal dari Partai Politik Pemerintah.
Peluang ini lah yang ditangkap Moeldoko sehingga berusaha merebut Demokrat.
Kalau agenda ini terwujud dipastikan PKS jadi yatim.
Agenda ini berantakan karena Nasdem Pull out dari jebakan Capres dua pasangan ini, dan Harso Manoarfa di kudeta dari ketua umum DPP PPP karena mulai cenderung ke Anies.
Persengkokolan menjegal Anies tidak boleh jadi capres adalah agenda paling buruk di abad 21 ini.
Sesungguhnya Anies telah berkompetisi dengan komplotan penjegal demokrasi dengan menggunakan instrumen hukum.
Hukum di pakai sebagai instrumen untuk mengalahkan Anies pra Pencapresan melalui:
- Peniadaan Pilkada 2022 targetnya untuk merontokan popularitas Anies;
- Pengambil alihan Demokrat melalui KLB Muldoko, tentu tujuannya Agar Demokrat tidak mencalongkan Anies;
- KPK, Formula -E sebagai pintu untuk mentersangkakan Anies,targetnya Anies tidak bisa jadi Capres;
- PK Moeldoko soal Demokrat, tentu kita bisa membaca tujuan ini yaitu bila Demokrat gagal. Nasdem dan PKS tidak cukup seatnya, Anies bisa gagal jadi Capres.
Keempat hal ini lah lawan Anies pra-Capres. Sedangkan lawan Anies di Pilpres 2024 adalah (baca tulisannya Hatta T).
Koalisi besar yang mereka bangun untuk melawan Anies ternyata belum cukup PEDE untuk bisa mengalahkan Anies di Pilpres 2024 pada hal hasil hasil lembaga survei selalu menempatkan Anies urutan ke-3.
Mereka yang bayar lembaga survei akan tapi mereka belum PEDE juga head to head dengan Anies pada Pilpres 2024.
Apakah masih berlaku “Masih banyak jalan menuju Roma” untuk menjegal pencapresan Anies Rasid Baswedan?.(*)
Bali, 27 April 2023
