Jakarta, WartaPemilu – Menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, Partai Golkar diterpa rumor akan ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum sekaligus sebagai Capres 2024.
Isu itu berhembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono, di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023) malam.
Mengutip golkarpedia.com, rapat di kediaman Agung Laksono tersebut dikabarkan untuk mengevaluasi putusan Munas yang menyatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden Golkar.
Selain itu membicarakan kemungkinan menggelar munas luar biasa alias Munaslub.
Hal itu dijelaskan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam.
“Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan,” kata Ridwan Hisjam Senin (10/7/2023).
Dengan Munaslub, kata Ridwan, berpeluang juga untuk pergantian Ketua Umum Golkar.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengaku mendengar kabar bahwa Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat di kediaman Agung Laksono.
Namun, lanjutnya, Dave menyatakan dirinya hanya mendengar kabar itu dari media, bukan dari partai.
Menurut pemberitaan media, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam ingin keputusan dukungan pencapresan Airlangga dievaluasi dengan menggelar munaslub.
Namun, tandas Dave, keputusan Dewan Pakar itu tidak mengikat. Dewan Pakar hanya berhak memberikan rekomendasi.
Dave menegaskan, hingga kini Golkar tetap berpegang pada Munas Partai Golkar 2019 yang memutuskan mengusung Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
“Keputusan itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya.
Hal sama diungkapkan Wakil Ketum Golkar Nurul Arifin. Nurul membantah ada rekomendasi Dewan Pakar yang menyatakan akan ada Munaslub Golkar.
“Dewan pakar melaksanakan rapat pleno tapi tidak ada berbicara soal (Munaslub) itu sama sekali,” katanya Senin (10/7/2023).
Menurut Nurul, pernyataan Ridwan Hisjam hanya sikap pribadi, bukan sikap resmi Dewan Pakar.***
