Jakarta, WartaPemilu – Sejak 14 Juni tahapan Pemilu sudah berjalan. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat.
Karena itu dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.
“Menghina identitas lainnya atau menggunakan politik identitas guna melawan kandidat politiknya dalam tahapan pemilu, bisa dikenakan sanksi pidana,” ungkap Bagja saat menghadiri peluncuran caritau.com di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).
Baca berita menarik lainnya KLIK disini
Sambung dia, Dalam politik identitas, termasuk politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus dihindari karena berdampak negatif bagi demokrasi Indonesia.
“Jangan sampai perpecahan terjadi karena perbedaan pendapat. Kita harus jaga kesatuan kebhinekaan Indonesia dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan politik identitas dan politisasi SARA sebagai senjata politiknya,” tegasnya.
Kemudian Bagja mengungkapkan catatan Pemilihan kepala daerah sebelumnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 di internet begitu masif menggunakan politik identitas.
“Bawaslu berharap dengan adanya portal berita caritau.com dapat memberikan informasi dengan benar terhadap pemilu,” ujarnya.
Menurut dia lagi, pencegahan politik identitas diberikan dari edukasi publik terhadap perbedaan pilihan politik.
“Publik harus diberitahukan perbedaan bukan masalah, yang menjadi masalah ketika perbedaan pilihan itu dimasalahkan bahkan sampai dihina,” pungkas Bagja.(*)
