JAKARTA, WartaPemilu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022 dimulai sejak Rabu, 18 Juni 2022 dengan mengundang petinggi 20 partai politik (Parpol) di Tanah Air.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menerangkan, Politik Cerdas Berintegritas Terpadu salah satu program yang ada di kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat adalah PCB Terpadu.
“PCB Terpadu mengambil tema membangun semangat bersama memberantas korupsi, maka PCB terpadu terpadu 2022 ini dilaksanakan dalam rangka komitmen dari semua partai politik dalam melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, sehingga bisa terlaksana dengan baik,” kata Wawan. Rabu (13/7/2022).
Kegiatan PCB Terpadu yang melibatkan peserta dari Partai Berkarya, dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Muchdi Purwoprandjono, Sekretaris Jenderal Badaruddin Andi Picunang, serta jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Berkarya.
Sementara, Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, menjelaskankan, Bahwa Ketua KPK beserta pejabat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK akan memberikan materi tentang penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi.
“Dalam kesempatan tersebut, Ketum Berkarya juga akan menandatangani ‘Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik’,” tambah dia.
Deklarasi tersebut merupakan komitmen dari partai politik (parpol) untuk menginternalisasi serta membangun integritas internal parpol dalam hal menolak politik uang, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi lainnya.
Berikutnya, komitmen tentang kesediaan sebagai teladan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, mengembangkan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.
Partai Berkarya merupakan Parpol kedelapan, setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari tujuh parpol, diantaranya: PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, dan Hanura
Ketua KPK Drs. Firli Bahuri, M.Si., dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 untuk Partai Beringin Karya (Berkarya), menyampaikan, Setiap keberadaan anak bangsa adalah amanah yang telah tercantum dalam alinea empat pembukaan UUD 1945, yang salah satu poin pentingnya adalah memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Setiap anak bangsa ingin mewujudkan tujuan negara, setiap pemimpin pun ingin mewujudkan tujuan negara, karenanya kita harus tanamkan pada diri ini bahwa apa yang kita raih hari ini tentulah karena berkat karya masa lalu, dan masa depan ditentukan oleh hari ini,” ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Lanjut Firli, tujuan negara sulit rasanya terwujud apabila korupsi masih ada, karena tindak pidana korupsi itu bukan hanya sekedar rumusan pasal demi pasal didalam UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
Bukan pula sebatas rumusan di UU 20 Tahun 2001, tetapi korupsi ini adalah tindak pidana kejahatan yang luar biasa, yang tidak hanya merampas kerugian negara, merampas keuangan negara, tapi jauh lebih dari itu bisa menggagalkan tujuan negara.
“Oleh karena itu saya ingin sampaikan, untuk bersama-sama memahami bahwa korupsi adalah kejahatan yang merampas hak-hak kita semua, merampas hak-hak rakyat, dan juga merampas hak-hak masa depan demokrasi bangsa Indonesia,” terang Firli.
Lebih jauh Firli menjelaskan, Sesuai dengan UU 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU 30 tahun 2002, dan sesuai Peraturan Presiden NO 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
“Maka dalam rangka mewujudkan tujuan negara perlu adanya sistem pengelolaan pemerintah yang mempunyai tujuan agar terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa,” kata Firli.
Memahami, lanjutnya, bahwa korupsi ini sulit untuk ditangani dan diatasi hanya oleh KPK, karenanya KPK menggagas bagaimana pihaknya bisa bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.
“Maka kita kembangkan dengan tiga strategi, yaitu strategi pendidikan masyarakat supaya memiliki pemahaman untuk tidak melakukan korupsi, kedua adalah strategi pencegahan dengan upaya perbaikan sistem, serta ketiga adalah strategi penindakan agar terciptanya kepastian hukum demi kepentingan umum dan tetap menjunjung hak asasi manusia,” papar Firli.
Kegiatan PCB Terpadu yang melibatkan peserta dari Partai Berkarya, dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Muchdi Purwoprandjono, Sekretaris Jenderal Badaruddin Andi Picunang, serta jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Berkarya.(*)
