SIAGA 98: Saatnya Presiden Jokowi Minta Hasto Kristiyanto Menduduki Jabatan Menpan RB

WartaPemilu – Hasto Kristiyanto adalah politisi yang berhasil melanjutkan kesekjenan di PDI Perjuangan setelah Tjohyo Kumolo diangkat menjadi Mendagri 2015.

Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin, menyatakan, Hasto Kristiyanto layak menjadi Menpan RB menggantikan Tjahyo Kumolo.

Bacaan Lainnya

Menurut Hasanuddin, Sepeninggal Tjohyo Kumola sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto berhasil membantu Ketua Umum Megawati Soekarnopoetri memenangkan kembali Pemilu 2019, baik legislatif maupun Presiden.

“Namun, Hasto adalah sosok politisi yang tidak ambius kekuasaan dan Loyalis tulen Megawati, yang sulit meninggalkan posisinya saat ini,” terang Hasanuddin.

Terbukti selama hampir 2 periode sejak 2014-2019 dan 2019 hingga kini, Hasto tidak menduduki jabatan publik, baik di legislatif maupun pemerintahan.

Hasanuddin berpendapat sudah saatnya Hasto menduduki posisi di pemerintahan Jokowi.

Hasanuddin yang juga Mantan Bendahara Umum DPN Repdem di Era Masinton Pasaribu menyehut, bahwa Hasto Kristiyanto tidak mungkin mengajukan dirinya, kecuali diminta oleh Presiden Jokowi.

“Hasto adalah sosok yang mengabdikan dirinya di partai dan membantu Ketua Umum, kecuali jika diminta oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan memperkuat pemerintahan sepeninggal Tjahyo Kumolo,” tuturnya.

“Dan memang sudah saatnya Hasto membantu Kabinet Jokowi yang memang hubungan Hasto-Jokowi sangat dekat,” tutup Hasanuddin.(*)

Berikut Biodata Hasto Krostiyanto

Ir. Hasto Kristiyanto, MM., merupakan mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari fraksi PDI Perjuangan. Saat itu, dia duduk di Komisi VI yang menangani permasalahan seputar Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Koperasi.

Hasto Kristiyanto yang lahir Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966 ini sudah tertarik dengan dunia politik sejak masih duduk di bangku SMA.

Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMA de Britto, Hasto melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada tahun 1991, Hasto berhasil menyelesaikan kuliahnya dan lulus dengan gelar insinyur.

Selama berstatus mahasiswa, Hasto mulai aktif mengikuti kegiatan organisasi, dia bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Dari sinilah, Hasto semakin mantap untuk terjun ke kancah politik. Hasto mengakui, bahwa niatnya yang bulat untuk terjun ke dunia politik.

Bersama PDI Perjuangan, Hasto kemudian terpilih untuk menjadi anggota DPR RI untuk periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur.

Sewaktu menjadi anggota DPR, Hasto menolak beberapa RUU. Di antaranya, RUU Free Trade Zone Kawasan Batam. Dibalik RUU itu, menurutnya, terdapat kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di wilayah itu. Namun, RUU tetap diproses hingga menjadi Undang-Undang.

Bagi Hasto menjadi politikus politisi adalah jalan pengorbanan. Ia menjadi pengajar dan motivator di internal partai.

Dalam seminggu, ia menghabiskan lima hari untuk partai, sehari untuk keluarga, dan sisanya bersama rekan-rekannya.

Menurut Hasto, politisi memang diukur dari keputusan yang diambil. Dalam keputusan itu, harus ada keberpihakan, khususnya pada mereka yang dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil.

Pendidikan:
SD Gentan Yogya (1972-1979)
SMP Negeri Gentang Yogya (1979-1982)
SMA Kolese De Brito Yogyakarta (1982-1985)
Fakultas Teknik UGM Yogyakarta (1985-1991)
Prasetya Mulya Business School, Jakarta, (1997-2000)

Karir:
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM (1987-1989);
Project Manager Departemen marketing PT Rekayasa Industri (1992-2002);
Procject Director PT Prada Nusa Perkasa (2003-2004);
wakil sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDI Perjuangan (2002-2003);
Wakil Sekretaris Bidang Penggalangan dan Pembinanan (2006-2010);
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komisi VI;
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan;
Koordinator juru bicara Tim pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, 2014;
Tim Transisi Pemerintah bentukan Presiden Jokowi, 2014;
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, 2015-2020.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *