WartaPemilu – Kisruh Pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berimbas pada konstalasi dan dinamis kader. Dimana kini kontroversi bermunculan.
Tak terkecuali Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Garut, Beben Ridwan. Menurutnya, dirinya sebagai kader dan militan partai menolak hasil Mukernas dan masih mengakui Suharso Monoarfa sebagai Ketua DPP PPP.
“Ya, saya menolak hasil Mukernas dan pak Suharso masih menjadi Ketua DPP, ” kata Beben. Selasa (6/9/2022) malam.
Dijelaskan Jiben (sapaan akrab Beben Ridwan) dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jelas tertera beserta alasannya dilakukan pemberhentian Ketua DPP.
“Ada beberapa point tentang pemberhentian Ketua Umum DPP, seperti meninggal dunia, tersandung kasus hukum, sakit, melakukan tindakan asusila, mengundurkan diri dan sebagainya,” tegas Jiben.
“Juga perlu diingat harus dengan Muktamar luar biasa bukan dengan Mukernas,” tambahnya.
Melihat hal demikian, lanjut Jiben, dirinya menilai Mukernas tersebut ilegal. Karena tidak di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai, termasuk pengangkatan PLT Ketum oleh Murdiono.
“Maka secara otomatis, menolak apapun yang di hasilkan keputusan Mukernas,” tegasnya.
Jiben mengajak semua kader partai yang militan sebagai pemilik dari PPP, untuk berjuang kembali merapatkan barisan untuk kemenangan PPP di Pemilu 2024.
“PPP ini milik kader. Bukan milik mereka, yang haus dengan jabatan,” kata Jiben.
Jiben mengaku sebagai kader dirinya sangat kecewa. Dan patut diketahui, dia yang loncat-loncat partai, yang menandatangi sebagai wakil ketua di Mukernas ilegal kemarin.
“Sebelum anda berniat nyaleg di PPP sebelum anda terpilih jadi anggota DPR RI, dan masih berada di partai lain. Kami sudah jauh terlebih dahulu mencintai dan istiqomah berjuang di partai yang kami cintai. Sekarang anda dengan enak nya sudah di besarkan oleh PPP. So menguasai PPP. Istigfar lah para petinggi partai,” pungkas Jiben.(*)